TANJUNGPINANG (suarasiber) – Presiden Jokowi saat kunjungan ke Natuna, memastikan jembatan Batam Bintan dibangun 2021. Artinya bayangan janji Jokowi saat kampanye Pilpres di Batam 2019, mulai terlihat.
Kepastian rencana pembangunan itu disampaikan Jokowi ke Plt Gubkepri Isdianto, saat kunjungan kerja ke Natuna.
Plt Gubkepri Isdianto pun semringah saat menyampaikan kabar baik itu ke masyarakat melalui media, Kamis (9/1/2020).
Meski presiden sudah menyatakan hal itu. Akan tetapi birokrasi di negeri ini harus tetap dijalani. Dan, rombongan Pemprov Kepri yang dipimpin Isdianto bertolak ke Jakarta.
Sejumlah pejabat penting pun diboyong ke Senayan. Di antaranya Sekdaprov Kepri, Kepala Bappelitbang, Kadis PUPR dan lain-lain serta para pejabat eselon III, IV dan staf.
Untuk menagih janji Presiden Jokowi melalui rapat dengar pendapat umum dengan Komisi V DPR RI, Rabu (22/1/2020).
Birokrasi yang mau tak mau harus dijalani, karena untuk anggaran membangun itu harus ada persetujuan dewan. Apalagi, proyek jembatan dengan panjang sekitar 7 Km itu, diprediksi akan menelan dana sekitar Rp7 triliun.
Isdianto Minta Bantuan DPR RI
Seperti sudah berulang-ulang disampaikan di berbagai kesempatan, Isdianto di RDPU itu kembali menjelaskan pentingnya proyek itu. Intinya, untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kepri.
Baik melalui sektor industri atau sektor pariwisata dan lain-lain. Hal baru yang disampaikannya saat rapat, adalah permintaan ke DPR RI. Agar, membantu mewujudkan proyek nasional itu.
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah juga menyampaikan hal senada dengan Isdianto. Sedangkan Kadis PUPR Abu Bakar menjelaskan teknis jembatan.
Pejabat yang sulit dikonfirmasi ini, apalagi setelah diperiksa KPK terkait OTT Nurdin Basirun, mengatakan ada dua opsi pembangunan jembatan.
Pertama, Batam-Tanjung Sauh-Pulau Buau-Bintan. Kedua Batam-Tanjung Sauh-Pulau Ngenang-Bintan.
Komisi V DPR RI Akan Teruskan ke Kementerian PUPR
Di rapat ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan di rapat ini menerima dokumen usulan. Yang secara umum disampaikan pada rangkaian rapat dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Nanti kita rapatkan kembali dan akan dibawa ke kementerian terkait agar segera dapat titik terang,” kata Lasarus.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah minta Pemda harus menyatakan kesiapannya. Dan, keseriusan pembangunan jembatan tersebut.
“Apalagi sudah jelas, jembatan ini masuk salah satu program strategis nasional. Pemda harus menyelesaikan segala dokumen, administrasi. Serta menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari,” kata Syarif.
Sementara anggota Komisi V Dapil Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan hal senada dengan Isdianto. Terkait, strategisnya peran jembatan Batam Bintan. Dan, kaitannya dengan ekonomi Kepri.
Termasuk, untuk pariwisata menyusul keberhasilan Provinsi Kepri sebagai pintu masuk wisman terbesar kedua di Indonesia, setelah Bali di 2019.
Yang pasti proyek yang digaungkan sejak tahun 2005 itu, masih jadi bayang-bayang. Apalagi, pernyataan Jokowi pun tidak bisa serta merta dieksekusi. Dan, harus melalui panjangnya rantai birokrasi.
Meski begitu, optimisme jembatan itu tak sekedar mimpi harus tetap digaungkan. Apalagi, Presiden Jokowi sudah terlanjur berikrar sejak masa kampanye. (mat)
