TANJUNGPINANG (suarasiber) – Angin segar dari Mendagri terkait penyederhanaan birokrasi, yang membuat jabatan eselon IV hanya tersisa sedikit, membuat para pegawai berusaha memburu jabatan eselon III. Khususnya, yang sudah menduduki jabatan eselon IV.
“Jika berdasarkan surat Mendagri itu. Maka, jabatan eselon II dan III tetap ada. Eselon IV yang banyak dikurangi. Wajar kalau kawan-kawan di eselon IV sekarang berusaha dilantik jadi eselon III,” kata seorang PNS di Kota Tanjungpinang yang minta namanya ditulis Herman, kepada suarasiber.com, Selasa (17/12/2019).
Itu terlihat jelas di poin delapan isi surat Mendagri, ujar Herman, yang khusus melarang kepala daerah melantik pejabat untuk jabatan eselon IV yang kosong.
Poin delapan itu isinya,adalah, “Apabila terdapat Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang saat ini Iowong, untuk tidak dilantik pejabat definitif dan ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), sampai dengan proses transformasi Jabatan Pengawas (Eselon IV) ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.”
Pemda provinsi, kabupaten dan kota juga dilarang mengubah struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagaimana disebutkan di poin sembilan surat Mendagri.
Isi poin sembilan itu adalah, “Sambil menunggu Peraturan Perundang-Undangan penataan perangkat daerah, struktur yang saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diminta untuk tidak melakukan perubahan struktur perangkat daerah sambil menunggu Peraturan Perundang-Undangan dimaksud.”
Seperti telah diberitakan, pemangkasan jabatan di struktural itu nyaris menyapu bersih semua jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan eselon II dan III, tetap eksis.
Dikonfirmasi terkait surat Mendagri Tito Karnavian kepada Plt Gubernur Kepri, Kepala Biro Ortal dan Korpri Setdaprov Kepri Ani Lindawati, menjawab, “Semua masih proses identifikasi dan penelaahan.”
Diberitakan sebelumnya, Sekdakab Lingga Juramadi Esram, membenarkan jabatan eselin II dan III akan tetap ada. Sedangkan eselon IV akan dikurangi. Dan, kini sedang dikaji. (mat)
