Oleh: Suyono Saeran
Indikator makro pembangunan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian indikator makro Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad pada Tahun 2023 secara umum memperoleh hasil yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka capaian pada tiap indikator dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian pembangunan ini menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk terus meningkatkan strategi pembangunan daerah agar berdampak terhadap kemajuan pembangunan di segala bidang dan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Dalam indikator pertumbuhan ekonomi misalnya, ketika Ansar Ahmad mengawali memimpin Kepri pada tahun 2021 kita tahu angka pertumbuhan ekonominya anjlok di angka minus 3,80 persen. Tapi tidak butuh waktu lama untuk memulihkannya. Terbukti tahun 2023 angka pertumbuhan ekonomi Kepri melejit diangka 5,2 persen melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya 5,02 persen bahkan mencatat sebagai daerah dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi se wilayah Sumatera.
Angka indikator pertumbuhan lainnya juga menunjukkan hal yang sama. Ini menunjukkan Ansar Ahmad meski hanya diberi waktu 3,5 tahun memimpin Kepri terbukti telah sukses dalam memabawa daerahnya meraih berbagai pencapaian. Hal ini juga diakui oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina yang menegaskan bahwa tiga tahun terakhir Kepri telah maju pesat.
Kita akui memang ada beberapa hal program Ansar Ahmad yang sempat dilontarkan dalam kampanye politiknya di Pilkada tahun 2020 belum sempat terealisasi. Beberapa program yang belum sempat terealisasi tersebut lebih banyak dihadapkan persoalan kekuatan APBD Kepri yang tidak memadai. Kita tahu APBD Kepri tidak lebih dari Rp 4 trilyun sementara daerah yang ditangani sebanyak 7 kabupaten dan kota yang rentang kendalinya sangat jauh.
Tentu program-program yang masuk dalam skala prioritas yang harus didahulukan. Apa lagi Kepri, seperti juga daerah lain, baru saja dihadapkan pada persoalan pandemic Covid 19 yang membutuhkan energi, biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk pemulihan. Karena itu Ansar Ahmad lebih mementingkan program yang berbasis membangun kemandirian masyarakat, pemulihan ekonomi dan bantuan sosial dalam rangka membangun pondasi perekonomian masyarakat yang kuat setelah dihantam badai pandemic Covid 19.
Persoalan kedua, belum semua program bisa direalisasikan karena diperlukan kehati-hatian dalam implementasinya karena persoalan aturan dan regulasi yang tidak mendukung. Ansar Ahmad berkeinginan seluruh program bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada persoalan hukum di kemudian hari.
Ketiga, janji politik seorang kepala daerah diformalkan dalam bentuk dokumen kebijakan. Dalam sistem pemerintahan dokumen kebijakan itu disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selama 3,5 tahun memimpin Kepulauan Riau, Ansar Ahmad sudah memenuhi dan merealisasikan sebagian besar program-program yang tertuang dalam RPJMD Kepri 2025.
Upaya Ansar Ahmad merealisasikan program yang tertuang dalam RPJMD 2025 tidaklah semudah telapak tangan. Perlu kerja ekstra keras mengingat APBD Kepri yang sangat kecil.
Untuk itu apaya Ansar Ahmad yang terus secara intens meloby ke pemerintah pusat dan berbagai Kementerian untuk memperoleh anggaran, program dan kegiatan karena didasari kemampuan anggaran Kepri yang terbatas sementara banyak program yang harus direalisasikan.
Dan hasilnya kita tahu Kepri tumbuh dengan pesat dengan berbagai pencapaian dan dinilai oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang sukses dan berhasil membangun daerah.
Lalu alasan apa lagi untuk mengatakan bahwa Ansar Ahmad tidak berhasil memimpin Kepri dan melupakan janji politik? Mari kita belajar cerdas untuk melihat fakta tanpa bumbu kebencian apa lagi caci maki.
Salam tabik Tuan
