TANJUNGPINANG (suarasiber.com) – Program pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang saat ini merupakan salah satu fokus yang sedang menjadi atensi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk menjawab keseriusan tersebut, Penjabat Wali kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos menggelar rapat terbatas bersama BPS Kota Tanjungpinang dan beberapa Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10).
Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom, dalam pembahasannya menguraikan statistik angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Menurut Gultom, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang diadakan pada bulan Maret 2023 yang lalu angka kemiskinan di Tanjungpinang berada di 7,95%. Angka tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan di Tanjungpinang telah menurun jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berada di 9,85%.
Lanjut Gultom, angka kemiskinan di Tanjungpinang menurun karena disebabkan oleh rendahnya inflasi yang berdampak langsung ke kebutuhan masyarakat. “Keberhasilan mengendalikan gejolak inflasi telah berdampak baik dalam menekan angka kemiskinan, meskipun begitu angka kemiskinan yang ada saat ini tetap harus ditekan dan kita berharap dapat terus menurun”, ungkapnya.
Sementara itu, Pj Wako Hasan menyampaikan bahwa Pemko tidak boleh berpuas diri atas turunnya angka kemiskinan. Hasan menjelaskan, pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama dalam kepemimpinannya. Untuk itu berbagai program dan inovasi harus segera dilaksanakan tepat sasaran. “Saya menginstruksikan kepada setiap OPD agar dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran dalam membantu masyakarat, sehingga kemandirian ekonomi dapat terbangun dan angka kemiskinan ini dapat ditekan lebih rendah lagi”, tutur Hasan.
Hasan menambahkan bahwa Pemko Tanjungpinang juga harus optimal dalam mensinkronkan program dengan program yang telah ada dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Kota Tanjungpinang diketahui sebelumnya mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.17,5 Milyar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. DID ini merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemko Tanjungpinang atas kesuksesan mengendalikan inflasi. Pj Wako Hasan menjelaskan bahwa dana DID ini akan segera dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan.
“Kita akan mengadakan program bedah rumah kepada masyarakat dalam kategori tidak mampu menggunakan dana insentif daerah, semoga program ini juga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat”, harap Hasan.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut dalam rapat tersebut juga menjelaskan bahwa angka kemiskinan terutama miskin ekstrim saat ini dihitung dari pendapatan per kapita masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat berada dibawah 1,9 US Dollar atau sekitar Rp.11.000 maka masuk dalam kategori miskin. Zulhidayat juga mengusulkan, Pemerintah akan menyusun program Bantuan Langsung Tunai untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program ini akan kita sinkronkan dengan data yang valid dari BPS terlebih dahulu agar program yang nanti dilaksanakan dapat tepat sasaran kepada setiap masyarakat penerima manfaat.
Diakhir rapat, Hasan meminta kepada setiap OPD agar dapat memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu 0 % kemiskinan ekstrem di tahun 2024. “Semoga kita dapat benar-benar fokus dalam masalah kemiskinan ini, terus lakukan pendataan dan segera laksanakan program yang berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bapelitbang Tanjungpinang Robert Lukman, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto, Kepala Dinas PUPR Rusli dan Kepala Dinas Perkim Juliadi Halomoan. (***)
