JAKARTA (suarasiber.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar platform media sosial (medsos) dipisah dengan e-commerce.
Arahan yang tegas tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
“Tadi sudah clear arahan Presiden, social commerce harus dipisah dengan e-commerce dan ini sudah antre, banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi,” ungkap Teten Masduki, melansir pmjnews.com.
Arus masuk barang impor yang selama ini mengisi e-commerce akan diatur. Hal ini bukan karena produk lokal yang kalah bersaing di e-commerce.
Teten menyebut ada tiga poin dibahas. Pertama bagaimana mengatur platform.
“Yang kedua bagaimana mengatur arus masuk barang karena di offline dan di online disebut produk dari luar yang sangat murah yang dijual di platform global,” terangnya.
Sementara ke-3, pemerintah sedang mengatur perdagangan yang fair antara offline dan onlin. Karena di offline diatur demikian ketat, sementara di online masih bebas.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan dilarangnya social commerce ditujukan untuk melindungi para pelaku UMKM dalam negeri. Menurut dia, aturan ini ditujukan untuk mewujudkan fair trade.
“Kita harus mengatur, yang pertama bukan lagi free trade tapi fair trade, perdagangan yang adil. Jadi bagaimana social media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce karena apa? Karena ini algoritma nih,” tutur Budi Arie.
“Prinsipnya gini negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita yang fair, jangan barang di sana dibanting harga murah kita klenger,” imbuhnya. (***)
Editor Yusfreyendi
