Suarasiber.com – Pemerintah Kabupaten Natuna menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan edukasi dan pemahaman terkait bahaya tindak korupsi, melalui Sosialisasi Desa Anti Korupsi di Gedung Wanita, beberapa waktu lalu.
Seluruh kepada desa se-Kabupaten Natuna diundang mengikuti sosialisasi ini.
Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Natuna dalam menumbuhkan integritas, memberikan edukasi dan upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi di lokasi acara. Dana yang dikucurkan untuk desa cukup banyak, maka perlu kehati-hatian dalam mengelolanya.
“Dana di desa itu jumlahnya lumayan besar, diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Semakin besar jumlah uangnya, semakin besar pula tanggung jawab kita,” Siswandi mengingatkan.
Ia juga meminta agar pemanfaatan dana desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Selain soal dana desa, Bupati Siswandi menyinggung soal penanganan stunting.
“Perhatikan Stunting ya, tolong dijadikan prioritas dalam pemanfaatan dana khususnya di desa. Penanganan stunting ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Hal tersebut juga disampaikan Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika.
Dirinya yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini menuturkan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas nasional. Oleh sebab itu diharapkan kepada desa untuk menyusun kegiatan yang memprioritaskan penanganan stunting. (syaiful)
Editor Yusfreyendi
