Jumat, 5 Juni 2026

Menpan RB: Dibutuhkan Super App untuk Atasi Tantangan MPP

Tayang:


Suarasiber.com – Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas memberikan penjesan terkait pembangunan mall pelayanan publik (MPP) yang belum semuanya dibangun di kabupaten dan kota. Padahal terget pemerintah hingga 2024 semua daerah sudah memilikinya.

Azwar Anas mengatakan hal tersebut pada rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Ia menyebutkan tantangan MPP saat ini terletak pada sistem yang belum terintegrasi sehingga masih diperlukan input manual di tengah proses. Untuk mengatasi hal ini, keberadaan sebuah super app dipandang sebagai sebuah kebutuhan.


“Harapannya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data, ke depan masyarakat hanya butuh satu akun untuk berbagai service dan layanan bisa diakses di mana pun kapan pun melalui berbagai perangkat elektronik, maka super app menjadi penting,” ucap Azwar Anas.

Selain Menteri PANRB, hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, dan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, dan Staf Khusus Wapres R. Gatot Prio Utomo.

Sebelumnya, Wapres meminta agar dipercepat MPP digital. Karena berdasarkan data, per Desember 2022 menunjukkan bahwa baru terbentuk 103 MPP atau tercapai sebesar 20 persen. Dengan demikian, masih terdapat 80 persen atau sekitar 411 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP. (***)

Editor Ady Indra P
Sumber wapres.go.id

Loading...

BAGIKAN BERITA INI

spot_img

Update

spot_img

BACA JUGA
Berita lainnya

Kasum TNI Pimpin Delegasi Indonesia di TSASM 2026 Singapura, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Bilateral

Kasum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon dan Chief of Staff–Joint Staff SAF Brigadier General Chan Ching Hao menunjukkan risalah Sidang ke-22 TNI-SAF Annual Staff Meeting (TSASM) 2026 yang telah ditandatangani di Singapura (4/6/2026). Foto - Puspen TNI

UU P2SK Resmi Disahkan DPR, Perkuat OJK dan LPS hingga Bentuk Satgas Pinjol serta Judi Online

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto - kemenkeu.go.id

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Tinjau Infrastruktur Energi di Sumatera Barat, Pastikan Distribusi BBM dan LPG Tetap Andal

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sabar Yudo Suroso (kedua kanan), meninjau operasional agen LPG saat kegiatan Management Walkthrough (MWT) di Sumatera Barat, Selasa (2/6/2026). Foto - Istimewa

Pasukan TNI Kontingen Garuda UNIFIL Kembali ke Tanah Air, Raih Penghargaan Internasional dan Harumkan Nama Indonesia

Asops Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyerahkan penghargaan kepada personel Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL saat penyambutan pasukan perdamaian PBB di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026). Foto - Puspen TNI