Suarasiber.com – Jawaban pemerintah (Pemprov Kepri) yang disampaikan Sekdaprov Adi Prihantara atas pandangan umum fraksi-fraksi di Dewan Kepri, Rabu (6/7/2022) di rapat paripurna di dewan diterima dengan baik.
Selain menerima jawaban pemerintah, rapat paripurna ini, sekaligus menetapkan pembahasan LPP APBD Kepri 2021.
Rapat paripurna kali ini digelar dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Provinsi Kepri 2021, sekaligus penetapan pembahasan oleh badan anggaran DPRD Provinsi Kepri.
Jadwal pembahasan akan diatur oleh Badan Musyawarah di dewan. Dan selanjutnya setiap OPD di Pemprov akan dipanggil untuk pembahasan tersebut.
Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak didampingi oleh Wakil Ketua IIl Tengku Afrizal Dahlan serta dihadiri para anggota DPRD Kepri, staf ahli, asisten, para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Pada kesempatan itu Adi, mengatakan agar terselenggaranya pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan secara efektif, transparan, efisien, ekonomis, tertib dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan.
Adi melanjutkan pengelolaan keuangan daerah memperhatikan esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mensejahterakan masyarakat.
Adapun sekitar Rp3,8 triliun pendapatan daerah 2021 mengalami peningkatan 84,1 persen. Sementara angka kemiskinan berada di 0,38 persen yang mengalami penurunan.
Saat ini Pemprov Kepri mengutamakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
“Kita bersama sama untuk membangun Kepri yang lebih maju ,makmur dan sejahtera,” pungkasnya.
BPK
Dalam catatan redaksi suarasiber.com, APBD Provinsi Kepri dan juga semua kabupaten serta kota di provinsi ini sudah diaudit oleh BPK.
BPK juga sudah memberikan penilaian atas penggunaan APBD Provinsi Kepri tahun 2021. Hasilnya berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sejumlah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri juga mendapatkan opini WTP.
Sehingga, saat pembahasan lanjutan atas LPP ini, setiap OPD dipastikan akan berpegang pada anggaran yang sudah diaudit oleh BPK tersebut.
Meski sudah diaudit dan dinilai BPK dan mendapat penilaian opini WTP, namun kinerja APBD tahun 2021 tersebut harus tetap dinilai DPRD di masing-masing pemerintah daerah. (mit/ay/zainal)
Editor Nurali Mahmudi
