Suarasiber.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat ke-12 tingkat nasional. Data tersebut merupakan data per tanggal 9 Juli yang dilansir dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
“Dalam situasi Covid ini, belanja pemerintah menjadi perhatian untuk pergerakan ekonomi di masyarakat, jadi kita memang harus bekerja cepat,” ucap Gubernur Ansar saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (1/8/2021).
Ia menggesa realisasi APBD Kepri tahun 2021 agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Belanja pada APBD Kepri harus diselaraskan dengan kebijakan nasional yang diarahkan untuk melanjutkan penguatan langkah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Kepri, melanjutkan kebijakan di tahun 2020.
Pada rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri ini, Gubernur Ansar mendorong jajarannya untuk terus mengejar target-target yang telah ditetapkan.
“Di triwulan ketiga ini kita terus mengupayakan percepatan dalam penyerapannya termasuk realisasi penanggulangan Covid-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” tegas Gubernur Ansar.
Pemerintah telah berupaya melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Klaim pasien dan Rumah Sakit serta Program Padat Karya.
Gubernur Kepri berharap akselerasi belanja daerah dapat menimbulkan efek multiplier diantaranya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi Kepri. Kegiatan supervisi, pembinaan, dan monitoring belanja harus segera diakselerasi agar output dan outcome-nya segera dinikmati oleh masyarakat
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Teguh Dwi Nugroho mengatakan peran APBN begitu kuat untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. APBN diharapkan mampu untuk menahan pelambatan ekonomi, bahkan secara nasional ditargetkan menuju pertumbuhan positif di tahun 2021 yang ditargetkan tumbuh 4,5 persen hingga 5,3 persen.
“Jika kita lihat, mengakhiri triwulan II Tahun 2021, Belanja APBN Kepri telah menunjukan kinerja yang baik,” ucap Teguh.
Saat ini realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp 570 milyar atau 34.48 persen dan realisasi Dana Desa Rp 119 milyar atau 43,2 persen.
Realisasi dana desa tersebut terdiri dari Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II (Non BLT) sebesar Rp81 milyar, dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 31 miliar untuk 25.511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Teguh menjelaskan jika BLT Desa digunakan sebagai jaring pengaman sosial di desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan masing- masing KPM mendapat 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibayarkan selama 12 bulan.
Selanjutnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2021 sebesar Rp 747,69 miliar rupiah untuk 14.289 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,69%. Lalu penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai 7,34 miliar rupiah untuk 2.193 debitur. (man)
