Suarasiber.com – Selama penerapan PPKM< salah satu unsur yang diterjunkan ialah Satpol PP. Sayangnya nama polisi pemerintah ini tercoreng karena ulah beberapa oknumnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun memberikan arahan ke Satpol PP dalam menegakkan aturan PPKM. Tito meminta Satpol PP tidak bertindak layaknya preman ke masyarakat.
Melalui arahannya secara virtual yang dilihat suarasiber, Senin ((19/7/2021), Tito meminta agar tidak menyamakan Satpol PP dengan preman.
“Ini baju saja yang keren, tapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP ini adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, yang diperlukan masyarakat,” kata Tito yang didengarkan semua Kepala Satpol PP provinsi dan kabupatan/kota se-Indonesia.
Saat menegakkan aturan, baik itu polisi atau Satpol PP ada tahapan yang harus dijalani.
“Penegakan hukum dengan upaya koersif merupakan jalan terakhir, dengan catatan, jika hal itu sangat diperlukan,” Tito mengingatkan.
Selagi bisa dilakukan langkah-langkah persuasif, sosialisasi secara masif dipatuhi, maka penegakan dengan menggunakan kewenangan, force (memaksa), itu merupakan upaya terakhir. Hal yang sama bisa dilakukan saat penerapan PPKM Darurat.
PPMK Darurat memang membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, namun pihaknya tidak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.
Tegas tetapi tetap humanis, manusiawi, menggnakan bahasa santun tanpa berlebihan.
Para Kepala Satpol PP diminta Mendagri memberikan penjelasan kepada jajarannya agar mampu mengendalikan diri, menjadi polisi yang profesional dan mengedepankan etika dan moral.
“Dan jangan lupa, Satpol PP juga dibekali dengan kode etik yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dikedepankan,” pesan Tito. (man)
