BATAM (suarasiber) – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Taba Iskandar mendesak adanya tim khusus untuk menyelesaikan membengkak tagihan listrik warga Batam.
Tim ini, kata Taba, bisa melibatkan aparat keamanan serta tim ahli kelistrikan, guna melakukan investigasi atas terjadinya insiden tersebut. Mengingat, apa yang terjadi saat ini sudah sangat merugikan masyarakat.
“Saya mendorong dan meminta kepada DPRD Provinsi Kepri untuk mengambil sikap dan melakukan pembelaan terhadap masyarakat dengan mengundang tenaga ahli kelistrikan dan dilakukan investigasi guna mencari tahu bagaimana penghitungan cara kerja di PLN ini,” jelas Taba Iskandar, 8 Juni 2020.
Jika nantinya ditemukan adanya indikasi pidana, tambahnya, pihaknya meminta agar dilakukan proses hukum.
“Jadi jangan hanya mengundang rapat dengar pendapat saja. Pasti jawabannya klise dan normatif saja. Mengingat, lonjakan tagihannya ini sudah mencapai 100 persen lebih,” tegasnya.
Intinya adalah, tegasnya, menyelesaikan masalah bright PLN Batam ini tidak cukup dengan rapat dengar pendapat saja.
“Dan saya berharap tidak putus sebagai ganti rugi antara pelanggan dan bright PLN Batam saja. Juga meminta kepada aparat yang berwenang melakukan audit. Baik keuangan maupun kinerja di PLN Batam. (mat)
