TANJUNGPINANG (suarasiber) – Plt Gubernur H Isdianto berpesan agar pegawai di lingkungan Pemprov Kepri untuk terus membangun nilai-nilai integritas. Dengan adanya integritas, berperan dalam pembenahan karakter yang mendukung sikap antikorupsi.
“KPK terus mengumandangkan agar kita membangun integritas, sehingga bisa mencegah dan meniadakan kasus-kasus korupsi. Karena itu saya selalu mengajak kita untuk berintegritas dan bersikap jujur sejak dini,” kata Isdianto, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Ketua KPK dengan Gubernur se-Indonesia, Rabu (24/6/2020).
Diskusi ini mengusung tema Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, diskusi ini juga menghadirkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Irjen Kemendagri Tumpak H Simanjuntak.
Isdianto pada kesempatan tersebut didampingi Plt Kepala Inspektorat Kepri Irmendes. Rakor ini pun sempena peningkatan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid19.
Menurut Isdianto, membiasakan diri dengan nilai-nilai integritas sangat penting. Apalagi banyak sektor yang rentan terjadi korupsi di lingkaran pemerintahan.
Ketua KPK Firli Bahuri pada kesempatan itu menyampaikan bahwa tidak adanya integritas dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, di samping adanya kekuasaan dan kesempatan. Pihaknya, akan terus memantau dan mengingatkan para kepada daerah tentang pentingnya menjalankan pakta integritas.
Karena itu KPK akan terus mengawai bagaimana wujudnya fakta integritas. Dengan membangun integritas, bisa mencegah dan meniadakan kasus-kasus korupsi yang kalau dirumuskan adalah corruption equal to power plus opportunity minus integrity.
“Korupsi itu terjadi pertama karena ada kekuasaan, kedua karena ada kesempatan, dan yang ketiga adalah minusnya integritas,” kata Firli.
Firli juga mengingatkan agar tidak ada lagi korupsi terkait pengesahan APBD di Pemerintah Daerah. Menurut Firli masih banyak sektor-sektor yang rawan terjadi korupsi di Pemda antara lain terkait reformasi birokrasi khususnya di mutasi, rotasi dan rekrutmen pegawai; pemberian izin terkait dengan izin usaha hingga izin tambang; mark up proyek hingga terkait fee proyek. (rilis)
