TANJUNGPINANG (suarasiber) – Jepang ikut memperhatikan pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh Cina di perairan Laut Natuna Utara. Dan, menyatakan akan membantu Indonesia dengan hibah kapal pengawas.
Ternyata, kapal pengawas perikanan yang akan dihibahkan Jepang itu, adalah kapal bekas! Dan, harus direparasi atau diperbaiki dulu sebelum bisa digunakan.
Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat kunjungan ke Natuna, Rabu (15/1/2020).
“Karena kapal tersebut second (bekas) dan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk perbaikan. Kemungkinan akan ada penambahan satu unit lagi.
Sehingga menjadi tiga unit kapal pengawas perikanan dari Jepang,” kata Edhy, sebagaimana rilis dari Humas Pemprov Kepri ke redaksi suarasiber.com.
Menurut Edhy, berbagai persoalan yang dihadapi para nelayan akan diurai satu persatu. Kemudian, dicari solusinya sehingga kehadiran pemerintah bagi rakyatnya bisa dirasakan.
Hal itu juga dicuitkannya di akun Twitter miliknya @Edhy_Prabowo. “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak menutup mata dengan situasi di Natuna. Pemerintah hadir untuk nelayan dan masyarakat Natuna pada umumnya.”
Masalah saat ini yang dihadapi para nelayan, ujar Edhy, adalah bahan bakar dan jenis japal yang masih jauh dari harapan nelayan. Karena tidak sesuai dengan keinginannya (kapal masih kecil dan terbuat dari fiber).
“Dengan semangat kebersamaan, Insya Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan teratasi. Intinya dengan kita berkumpul sore ini, permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan,” imbuh Edhy.
Soal bantuan kapal, Isdianto Plt Gubkepri, berharap agar pemerintah pusat memberi bantuan. Bantuan untuk nelayan berupa kapal tangkap yang lebih besar dari saat ini.
“Sehingga nelayan Natuna bisa melaut ke daerah yang lebih jauh dan hasil tangkapan yang lebih banya,” tukasnya. (mat)
