Jumat, 5 Juni 2026

Camat Gunung Kijang 2004, Terbitkan SKT di Atas Lahan Bersertifikat?

Tayang:


BINTAN (suarasiber) – Ulah mafia tanah di Kabupaten Bintan, tersibak dari kejadian penganiayaan terhadap Ostianus, dan Valentinus oleh tersangka Dahlan, (15/10/2018).

Keduanya dianiaya Dahlan, terkait tegaknya pelang klaim kepemilikan lahan CV Libra Corporation. Dahlan, berang dan menganiaya kedua korban karena dia juga mengklaim lahan itu sebagai miliknya!

Penganiayaan itu dipolisikan sejak Oktober 2018, dan sampai 9 bulan kemudian, belum menjejak ke pengadilan. Meski begitu, dalam beberapa hari terakhir kasus ini mulai berjalan progresnya.


Agusriawantoro SH, kuasa hukum kedua korban juga heran perkara seperti ini bisa tidak tuntas hingga berbulan-bulan. Padahal, tidak perlu mendatangkan saksi ahli, dan sebagainya.

Yang jelas, ujar Agusriawantoro SH, motif penganiayaan itu mengungkap adanya dugaan tindak pidana penipuan. Berupa, penerbitan 34 Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas lahan bersertifikat.

“SKT itu diterbitkan hanya dalam waktu sehari saja,” kata Agus Riawantoro dalam perbincangan dengan suarasiber.com, sembari menambahkan wajar jika ada yang menyebut mereka sebagai mafia tanah.

* Camat Gunung Kijang Tahun 2004, Terbitkan SKT di Atas Lahan Bersertifikat

Pernyataan Agusriawantoro SH tersebut senada dengan Purwanto Putro SH, Kuasa Hukum PT Libra Agrotaman Asri (LAA). Menurutnya, ada 34 SKT, dan 5 SHM (sertifikat hak milik) ganda di atas lahan kliennya.

Purwanto, yang mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang ini, menyatakan penerbitan surat tanah ganda tersebut, merupakan bukti kuat. Adanya dugaan permufakatan jahat mafia tanah, yang melibatkan oknum kantor pertanahan, Ketua RT/RW, kepala desa dan camat.

Purwanto belum menyebut nama terkait dugaan aksi mafia tanah di Desa Gunung Kijang, itu. Namun, dia memberi petunjuk bahwa SKT itu diterbitkan oleh Camat Gunung Kijang pada tahun 2004.

“Kalau sertifikatnya, terbit pada tanggal 24 Desember 2013 dengan nomor SHM 00977 – 00981. Sedangkan SHM milik klien saya terbit pada tahun 1993 – 1999. Sudah jelas kan?” tukas Purwanto.

Informasi yang diperoleh suarasiber.com, untuk mengungkap, dan memberantas mafia tanah, Polda Kepri disebut sudah membentuk tim. Dan, bahkan sudah mulai mengumpulkan bahan serta keterangan ke lapangan. (mat)

Loading...

BAGIKAN BERITA INI

spot_img

Update

spot_img

BACA JUGA
Berita lainnya

Kasum TNI Pimpin Delegasi Indonesia di TSASM 2026 Singapura, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Bilateral

Kasum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon dan Chief of Staff–Joint Staff SAF Brigadier General Chan Ching Hao menunjukkan risalah Sidang ke-22 TNI-SAF Annual Staff Meeting (TSASM) 2026 yang telah ditandatangani di Singapura (4/6/2026). Foto - Puspen TNI

UU P2SK Resmi Disahkan DPR, Perkuat OJK dan LPS hingga Bentuk Satgas Pinjol serta Judi Online

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto - kemenkeu.go.id

Pasukan TNI Kontingen Garuda UNIFIL Kembali ke Tanah Air, Raih Penghargaan Internasional dan Harumkan Nama Indonesia

Asops Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyerahkan penghargaan kepada personel Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL saat penyambutan pasukan perdamaian PBB di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026). Foto - Puspen TNI

Korupsi Kredit Mikro BRI Tanjungpinang Rugikan Negara Rp4,07 Miliar, Kejati Kepri Tetapkan Tersangka Kelima

Aspidsus Kejati Kepri Ismail Fahmi memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang, Rabu (3/6/2026). Foto - istimewa