TANJUNGPINANG (suarasiber) – Nurdin Basirun, Gubernur Kepri diminta segera menyatakan darurat air baku. Karena, kekeringan yang terjadi di semua di kabupaten/kota di provinsi ini.
“Pak gubernur harus berani menyampaikan, saat ini Kepri darurat air. Mana solusinya?” kata Ing Iskandarsyah anggota DPRD Kepri, menjawab suarasiber.com, Kamis (21/3/2019).
Politisi Partai PKS ini, menambahkan, seharusnya gubernur fokus ke pembangunan dam Busung di Bintan, yang sudah dimulai di masa HM Sani (alm) sebagai gubernur.
Dam Busung itu salah satu solusi yang sudah jauh-jauh hari disiapkan (alm HM Sani), tapi mangkrak sampai sekarang. Kalau saja rencana itu dilanjutkan sejak 2015, tentu krisis air baku di Pulau Bintan dan Batam sudah jalan solusinya.
“Karena, dam itu (Busung) disiapkan untuk saat ini. Bukan untuk 10 tahun yang akan datang. Kalau 3-4 tahun yang lalu sudah mulai tentu tidak seperti ini (krisis),” tegas Ing Iskandarsyah, yang juga Ketua Fraksi PKS di DPRD Kepri.
Krisis air bersih di Kepri, tukasnya, sudah berlangsung konsisten sejak sekitar 10 tahun terakhir. Namun, kesan cuai dari para pengambil kebijakan membuat krisis semakin parah.
Ditambahkannya, Pemprov bisa belajar dari Batam. Mereka sudah antisipasi air bersih. Dan, sudah mereka hitung tentang lalu pertumbuhan penduduk.
Baca Juga:
Bupati Anambas: Intinya Kami Minta Jaringan 2G Menjadi 4G
Gubernur Kepri, Bupati Bintan, Wako Tanjungpinang Bisa Diperkarakan
Pengiriman Baby Lobster Digagalkan Lagi, Kali Ini Nilainya Rp46 Miliar
Jaksa Penuntut Umum “Hilang” di Persidangan Perkara Korupsi Pasar Modern Natuna
“Di Tanjungpinang saja, antrean pelanggan air bersih sudah sekitar belasan ribu,” ujarnya.
Krisis air air ini, tambahnya, bukanlah tiba-tiba. Karena, karakter pulau-pulau kecil berpotensi akan terjadi masalah dengan air bersih.
Iskandarsyah minta Nurdin, mengundang walikota dan bupati se-Kepri. Fokus saja dengan krisis air. Diskusikan, dan terbitkan diskresi agar krisis ini tertangani secara komprehensif.
Saran serupa sebelumnya juga disampaikan H Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan. Begitu juga dari Presiden Air Indonesia, Kherjuli, dan aktivis pemuda Tanjungpinang, Zainal serta sejumlah pihak lainnya.
Zainal, bahkan mempertanyakan di mana keberadaan pemerintah. Karena di saat krisis air baku seperti ini nyaris tidak ada diskresi yang diterbitkan para kepala daerah di wilayah krisis.
“Kegiatan seremonial saja yang dibesar-besarkan. Apalagi anggarannya! Giliran ada krisis gini, senyap. Sukur masih ada polisi yang Kapolres-nya (Kapolres Tanjungpinang) cepat membuat diskresi hebat,” tukas Zainal. (mat)
