Suarasiber.com (Batam) — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan upaya pencegahan ekstremisme dan radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat keamanan. Menurut dia, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga memiliki tanggung jawab bersama dalam menangkal penyebaran paham radikal di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Lis saat menghadiri kegiatan penguatan pemahaman pemerintah daerah terkait implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029 di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kamis (7/5/2026).
“Upaya mencegah radikalisme bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga,” kata Lis.
Menurut Lis, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di lapangan.
Ia menilai setiap daerah memiliki tantangan sosial yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
“Setiap daerah memiliki tantangan dan kondisi sosial yang berbeda, sehingga pendekatan yang dilakukan harus tepat dan sesuai dengan situasi lokal,” ujarnya.
Lis juga menekankan pentingnya penguatan nilai kebangsaan, toleransi, dan literasi digital, terutama di kalangan generasi muda yang saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital.
“Pendidikan karakter, penguatan literasi digital, serta pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh paham radikal,” tutur dia.
Sementara itu, Kasatgaswil Kepulauan Riau, Faisal Syahroni, mengatakan pola ancaman ekstremisme dan terorisme kini mengalami perubahan.
Menurut Faisal, kelompok radikal tidak lagi bergerak dalam organisasi besar, melainkan berkembang dalam bentuk sel kecil, jaringan longgar, hingga pelaku tunggal atau lone wolf yang memanfaatkan ruang digital.
“Terorisme saat ini tidak lagi bergerak secara konvensional melalui organisasi besar, tetapi berkembang menjadi sel kecil, jaringan longgar, hingga lone wolf yang memanfaatkan ruang digital sebagai media penyebaran paham radikal,” kata Faisal.
Ia menambahkan, paparan paham ekstremisme kini mulai menyasar anak-anak dan remaja. Beberapa faktor yang dinilai menjadi pemicu antara lain kondisi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, hingga penggunaan gawai dan gim daring yang tidak terkontrol.
Karena itu, kata Faisal, upaya pencegahan harus diperkuat hingga tingkat lokal dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat.
Sepanjang 2024 hingga April 2026, Satgaswil Kepulauan Riau mencatat telah melaksanakan 2.077 kegiatan pencegahan dan 380 kegiatan penguatan, termasuk kontra-narasi di media sosial untuk menangkal penyebaran paham radikal di ruang digital.(***)
Editor Syaiful
