Suarasiber.com (Batam) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut pemerintah daerah untuk menetapkan skala prioritas secara tepat dalam setiap program pembangunan. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar yang digelar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026).
Amsakar menyampaikan, Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah yang realistis dan terukur. Menurutnya, setiap usulan pembangunan harus diseleksi berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan manfaat yang paling luas bagi masyarakat.
“Total kebutuhan pembangunan Batam mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita berada di angka Rp4,29 triliun. Artinya, ada selisih yang besar dan harus kita kelola dengan bijak melalui penentuan skala prioritas,” ujar Amsakar.
Ia mengapresiasi kekompakan masyarakat, tokoh lingkungan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan yang aktif mengawal aspirasi pembangunan sejak tahap rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga forum kecamatan. Hal tersebut, menurut Amsakar, menjadi cerminan partisipasi publik yang sehat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Musrenbang bukan hanya seremonial, tetapi ruang penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan Kota Batam. Karena itu, setiap usulan harus benar-benar terukur dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 tercatat sebesar 6,6 persen dan pada triwulan III 2026 diproyeksikan dapat menembus angka 7 persen.
Selain itu, realisasi investasi di Batam meningkat signifikan hingga mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun.
Angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Ada sinergi antara Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha. Bahkan, dunia usaha turut berkontribusi sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menjadi modal besar bagi Batam untuk melangkah lebih maju,” ungkap Amsakar.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya di sektor air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir. Ketiga sektor ini dinilai langsung bersentuhan dengan kualitas hidup masyarakat.
Terkait pengelolaan sampah, Amsakar menjelaskan adanya kendala teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur akibat penutupan Zona A oleh kementerian terkait. Kondisi tersebut sempat menyebabkan antrean panjang armada pengangkut sampah dan mengganggu kelancaran operasional.
Namun, Pemerintah Kota Batam telah mengambil langkah cepat melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta normalisasi operasional di Zona B. Selain itu, dukungan dunia usaha dalam bentuk bantuan pengerasan jalan menuju TPA senilai sekitar Rp3–4 miliar turut membantu memperlancar aktivitas pengangkutan sampah.
“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan. Armada harus mengantre hingga empat jam, dengan ketinggian tumpukan sampah mencapai 20 meter. Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat kolaborasi berbagai pihak,” jelasnya.
Di sektor air bersih, Pemko Batam terus memfokuskan perbaikan layanan di 18 kawasan yang masuk kategori stres air. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan distribusi, optimalisasi jaringan pipa, serta penguatan infrastruktur pendukung.
Sementara untuk penanganan banjir, pemerintah daerah melaksanakan normalisasi drainase, pembangunan pompa air, serta pemetaan ulang kawasan rawan genangan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui Musrenbang Batuampar, Amsakar berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami keterbatasan fiskal daerah dan bersama-sama mendukung kebijakan skala prioritas pembangunan.
“Dengan APBD yang terbatas, kita harus fokus pada program yang paling berdampak. Jika prioritas tepat, maka pembangunan Batam akan berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Amsakar. (***)
Editor Syaiful
