Suarasiber.com (Batam) – DPRD Kota Batam mendorong agar pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan perumahan tidak lagi terhambat oleh syarat administratif berupa surat hibah. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat realisasi pembangunan sarana publik di lingkungan masyarakat serta meminimalisir potensi konflik antarwarga.
Anggota DPRD Batam sekaligus anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Hendrik SH, menilai bahwa keharusan adanya surat hibah dalam pembangunan fasos dan fasum seringkali menjadi kendala teknis yang tidak perlu.
“Sebaiknya segera dibuat regulasi yang menegaskan bahwa pembangunan fasos dan fasum di perumahan tidak perlu lagi menunggu surat hibah. Ini demi mempercepat proses dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Hendrik, politisi asal Medan, Rabu (12/6/2025).
Menurutnya, aset fasos dan fasum sejatinya sudah menjadi hak masyarakat sejak awal dibangun oleh pengembang. Oleh karena itu, pembangunan atau pengelolaannya tidak seharusnya terganjal oleh dokumen tambahan seperti surat hibah dari pihak pengembang kepada pemerintah.
“Fasos dan fasum itu sudah otomatis milik warga. Jadi kenapa harus repot-repot menunggu surat hibah yang sebenarnya tidak mutlak dibutuhkan? Kalau memang bisa dibangun, ya segera bangun saja,” tegas Hendrik, yang juga merayakan ulang tahunnya setiap 9 Agustus.
Ia menambahkan, keberadaan fasos dan fasum sangat vital untuk mendukung aktivitas sosial dan kehidupan bersama warga di perumahan, seperti taman, balai warga, tempat ibadah, hingga fasilitas olahraga.
Hendrik berharap, ke depan, persoalan administratif seperti surat hibah tidak lagi menjadi penghambat pembangunan infrastruktur publik di permukiman.
“Yang terpenting adalah mempercepat pelayanan dan menciptakan ketertiban lingkungan. Kalau hambatan seperti surat hibah bisa dihilangkan, konflik yang sering muncul di perumahan juga bisa diminimalisir,” tutupnya. (asih)
Editor Yusfreyendi
