Suarasiber.com (Batam) – DPRD Kota Batam menegaskan penolakannya terhadap praktik titipan siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 di sekolah negeri. Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, secara langsung meminta Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan agar menolak tegas segala bentuk titipan siswa yang tidak sesuai jalur resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dandis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, 11 Juni 2025, bersama Dinas Pendidikan Batam di ruang Komisi IV DPRD.
“Jangan sampai ada masyarakat yang mencoba meminta bantuan kepada anggota dewan untuk memasukkan anak ke sekolah negeri. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Dandis.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi menyeluruh terkait aturan dan persyaratan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar masyarakat memahami proses secara transparan, sekaligus menutup celah terjadinya praktik titip-menitip.
Lebih lanjut, Dandis menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kebocoran data atau informasi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD lainnya, Ace Muntasir, turut menyampaikan dukungan terhadap penolakan titipan siswa. Sementara itu, anggota dewan lainnya, Taufik Muntasir, menyebut praktik titipan tersebut tidak lain adalah bentuk pungutan liar (Pungli).
“Kalau ada pungutan untuk masuk sekolah, itu namanya Pungli. Dan tadi sudah kita tegaskan, itu tidak dibenarkan,” ujar Taufik.
RDP ini menjadi langkah awal DPRD Batam untuk memastikan PPDB 2025 berjalan bersih, adil, dan bebas dari intervensi maupun praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. (asih)
Editor Yusfreyendi
