Suarasiber.com – Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memantau penyaluran pupuk di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 18-22 Juni 2024. Hasilnya, ribuan petani yang memenuhi kriteria untuk menerima pupuk subsidi tidak mendapat haknya.
Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Hotman Tambunan mengatakan, penyebabnya belum terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Hal itu disebabkan data nomor induk keluarga (NIK) petani belum selaras dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, sampai periode Juni 2024 masih banyak kartu tani yang belum disalurkan oleh bank kepada petani,” ungkapnya, Senin (24/6/2024), dilansir via pmjnews.com.
Hotman menyarankan agar ke depan penebusan pupuk subsidi di NTT cukup menggunakan KTP.
Keterbatasan kios untuk menebusan pupuk juga turut andil membuat banyak petani di dua kabupaten itu tidak menerima pupuk subsidi.
“Satgasus menyarankan kepada Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan BUMDes dan KUD menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani,” tuturnya.
Persoalan lainnya di lapangan ialah distributor dan kios banyak yang belum memahami kewajiban stok minimum di masing-masing gudang distributor dan kios, serta banyak temuan penolakan transaksi penebusan oleh Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan. (***/syaiful)
Editor Yusfreyendi
