9 Kepmen Dicabut LHK Dorong Percepatan Pengembangan Pulau Rempang – Batam
Suarasiber.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Senin (14/8/2023) menghadiri rapat koordinasi rencana pengembangan kawasan Rempang, Batam, di ruang rapat Bima Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Rapat diselenggarakan oleh Kementerian Kordinasi Bidang Politik Hukun dan Ham (Kemenko Polhukam), dipimpin Sesmenko Polhukam Letjen TNI Mulyo Aji MA.
Selain Gubernur Ansar Ahmad, turut hadir Deputi 3 Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sugeng Purnomo; Jamintel Kejaksaan Agung RI, Amir Yanto; Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun; Kejati Kepri, Dr Rudi Margono; Danrem 003/Wira Pratama, Brigjen TNI Yudi Yulistiyanto; Kajari Batam, Herlin Setyorni, serta yang mewakili wali kota dan Kepala BP Batam.
Mulyo Aji menyampaikan, hasil peninjauan menunjukkan tahap pembangunan sudah berjalan maksimal. Perkembangan seiring dengan dicabutnya 9 Kepmen dari LHK.
“Kami apresiasi apa yang telah dilakukan. Namun dalam rapat kordinasi kali ini akan kita selesaikan problem apa saja yang ada di lapangan yang masih terhambat hingga hari ini,” ungkap Mulyo Aji.
Gubernur Ansar dalam paparannya menyampaikan progres pembangunan pengelolaan kawasan Pulau Rempang sudah maksimal dilakukan oleh berbagai stakeholder.
Upaya itu disebut Ansar tetap dengan mengedepankan pedekatan humanis kepada masyarakat.
Pendekatan humanis ditegaskan Ansar dilakukan agar sosialisasi dapat dimengerti dan diterima oleh seluruh kelompok masyarakat.
“Kita tahu bahwa ada beberapa kelompok masyarakat dan LSM yang kemudian masih belum sejalan. Namun berbagai sosialisasi harus kita lakukan. Kendati demikian upaya relokasi dapat dipercepat,” papar Gubernur Ansar.
Dalam rapat ini juga dibahas kesiapan payung hukum terkait proses pengembangan Pulau Rempang. Payung hukum dimaksud berupa Kepres yang bertujuan percepatan dan sinkronisasi berbagai aturan hukum bisa dimaksimalkan.
Sesdep Kemenko Polhukam dalam kesempatan ini memberi masukan untuk segera membentuk Tim kordinasi Posko bersama stekholder di tingkat Provinsi dan Kota Batam
Dibentuknya tim koordinasi bertujuan memudahkan berbagai upaya, khususnya sosialisasi kepada masyarakat yang berada di Pulau Rempang. (yed/***)
Editor Yusfreyendi
