Gubernur Kepri Minta KPK dan Kemendagri Fasilitasi Urusan Labuh Jangkar
Suarasiber.com – Gubernur Kepri mengharapkan KPK dan Kemendagri bisa menjembatani persoalan labuh jangkar. Hal ini dikemukakan Ansar Ahmad saat Rakornas Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan melalui video conference dari Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Kamis (8/9/2022).
Hadir pada Rakornas ini Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dan Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memberikan keynote speech pada acara tersebut dan sebagai narasumber hadir Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Gubernur Ansar menyampaikan Kepri telah melakukan restrukturisasi pada setiap BUMD yang dimiliki, dan saat ini sedang concern pada Penguatan SPI. Kepri Memiliki 3 BUMD yakni PDAM Tirta Kepri, Badan Usaha Pelabuhan (PT Pelabuhan Kepri) dan PT Pembangunan Kepri.
“Untungnya relatif masih kecil tapi bisa menangani secara mandiri. Kemudian karena Kepri wilayah maritim, kita sedang fokus mendorong pengembangan Badan Usaha Pelabuhan yang memang memiliki potensi sangat besar yang memiliki usaha mobilisasi angkutan penumpang,” ujar Gubernur.
Gubernur Ansar menambahkan saat ini Pemprov Kepri sedang mengejar Partisipasi Interest, dengan rencana pembentukan satu BUMD lagi. Menurutnya Ini berkaitan dengan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, terutama ESDM.
Untuk itu dibutuhkan bantuan dari Kemendagri untuk membangun kesepakatan karena ada beberapa eksploitasi minyak yang dilaksanakan di atas 12 mil. SKK Migas sudah membantu memfasilitasi itu.
Soal labuh jangkar, Gubernur Ansar mengatakan sudah ada Perda dan mengujinya di Kejaksaan, BPKP, BPK serta Kemenkumham. Semuanya menyatakan bahwa itu kewenangan ada di pemerintah daerah. Tapi saat ini masih dihadapkan pada persoalan persepsi yang berkepanjangan.
“Kita sudah pernah melakukan pungutan namun diminta untuk segera dihentikan. Maka kita hentikan untuk menghindari duplikasi pungutan. Kita mohon bantuan fasilitasi KPK dan Kemendagri untuk membahas ini secara bersama supaya ada kepastian hukum,” ungkap Gubernur Ansar.
Padahal itu potensi pendapatan yang besar yang bisa dikelola PT Pelabuhan Kepri. “Saat ini setiap tahunnya 86 ribu kapal lalu lalang di Selat Malaka. Ini akan menjadi penghasil terbesar di daerah yang juga dapat berkontribusi pada pendapatan negara,” jelas Ansar.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menanggapinya dan berkomitmen memberikan kemudahan dalam pembentukan BUMD baru dengan syarat kelengkapan terpenuhi dan akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
Sedangkan persoalan labuh jangkar di Kepri, Fatoni mengatakan persoalan ini masih terus dibahas. Menurutnya keputusan bukan berasal dari Kemendagri. Karena berkaitan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga lain.
“Ini memang dibahas terus, karena terkait dengan Kemenhub, kementerian lain dan bahkan sudah dirapatkan di Kemenko. Maka tadi Pak Gubernur Kepri meminta fasilitasi KPK juga untuk membantu,” ungkap Fatoni. (ron/zainal)
Editor Nurali Mahmudi
