Selain Mall Pelayanan Publik, Kepri Juga Belajar Smart Kampung

Loading...

Suarasiber.com – Selain belajar tentang mengelola Mall Pelayanan Publik, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan bupati/wali kota juga melihat bagaimana Pemkab Banyuwangi mengurus Smart Kampung.

Smart Kampung digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa.

Sejumlah urusan kependudukan bisa diselesaikan dengan Smart Kampung.

Seperti surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Smart kampung ini menjadikan balai desa sebagai pusat aktivitas warga.

Desa di Banyuwangi juga telah menjalankan e-village budgeting yang mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten.

“Saya sangat kagum melihat berbagai inovasi yang digagas Pemda Banyuwangi, saya yakin jika ini dikerjakan secara serius di Kepri maka masyarakat akan sangat terbantu dan kemajuan daerah bisa kita wujudkan dengan cepat,” ungkap Gubernur Ansar.

Bukan Smart City

Melansir banyuwangikab.go,id, Smart Kampung berbasis desa yang digagas oleh Pemkab Banyuwangi efektif dalam menggerakkan ekonomi lokal, terutama warga desa. Instrumen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mampu mendorong kreativitas warga dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif.

”Kami memang sengaja mengusung program Smart Kampung, bukan Smart City karena memang tantangan kami ada di kampung-kampung. Ada dua tantangan utamanya, yaitu infrastruktur termasuk infrastruktur TIK yang masih minim dan kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan. Hal ini berbeda dengan kota besar yang infrastruktur dan SDM-nya sudah sangat oke,” ujar Bupati Banyuwangi yang kala itu dijabat Abdullah Azwar Anas, tahun 2016 silam.

Saat ini Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Smart Kampung adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Terdapat tujuh kriteria ”Smart Kampung”, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum.

Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik. TIK dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh kriteria tersebut.

”Contohnya, UMKM di desa diberi pelatihan teknis yang nantinya pemasaran bisa berbasis online di situs belanja UMKM banyuwangi-mall.com. Smart Kampung juga jadi instrumen untuk mempercepat inklusi keuangan alias membuat warga makin melek keuangan yang akan disinergikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya.

Dengan Smart Kampung, warga tak lagi minder karena semua pelayanan berbasis desa bisa menjawab kebutuhan warga. Dengan program ini, warga kampung bisa semakin termotivasi untuk maju.

Yang pelajar bisa mengakses internet untuk menambah wawasan, yang UMKM bisa browsing untuk tahu tren produk, yang bergerak di pertanian bisa akses berbagai problem dan solusi pertanian, dan sebagainya.

“Istilahnya, bolehlah kami tinggal di kampung, tapi dekat dengan dunia,” Jelas Anas. (eko)

Editor Yusfreyendi

Loading...