Suarasiber.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memastikan instansi pemerintah tak boleh lagi memiliki tenaga honor pada 2023.
Dengan demikian, hanya ada dua kategori status pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mekanisme penyelesaikan tenaga honor dituangkan melalui peraturan pemerintah.
“Diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Menpan-RB di Jakarta, seperti dilansir dari detik.com, Selasa (18/1/2022).
Menurut Tjahjo, hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.
Lantas bagaimana nasib tenaga honor di instansi pemerintahan semisal petugas keamanan?
“Itu dipenuhi melalui tenaga alih daya atau pekerja outsourcing,” imbuhnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security dan lain-lain, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (payroll).
Pemerintah, kata Tjahjo, akan mengkaji secara menyeluruh dampak dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan ditetapkan di semua instansi pemerintahan.
Saat ini lebih dari sepertiga abdi negara menempati jabatan pelaksana yang diperkirakan 30-40% akan berkurang kebutuhannya seiring dengan progres transformasi digital yang dicanangkan pemerintah.
“Perlu dipersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan re-skilling mereka agar mampu melaksanakan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan ke depan,” imbuhnya. (eko)
Editor Yusfreyendi
