JAKARTA (suarasiber) – Penempelan gambar kepala daerah di bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh petahana, menjadi fenomena di tengah bencana. Bencana pun dipolitisasi.
Ratna Dewi Pettalolo, anggota Bawaslu RI menilai hal tersebut tidak etis dan tidak dapat dibenarkan.
Dewi mengungkapkan, dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota di Tanah Air, ada puluhan petahana yang menempel foto wajahnya di bansos COVID-19.
Bansos yang dipolitisasi petahana itu, ditemukan di 23 Kabupaten/kota pada 11 provinsi.
Hal itu disampaikan Dewi, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring yang digelar Saluran Informasi dan Edukasi (SIE) dengan tema Fenomena Bansos di Tengah Pandemi Covid-19, Senin (11/05/2020).
Dirilis suarasiber.com dari portal resmi Bawaslu RI, Dewi, mengatakan, tidak etis jika bansos untuk kegiatan kemanusiaan dijadikan kepentingan kontestasi pilkada.
“Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embel-embel terselubung di dalamnya,” tegas Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini.
Menurut Dewi, seharusnya bansos yang menjadi kewajiban Pemda, dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Bukan untuk Pilkada 2020. (mat)
