TANJUNGPINANG (suarasiber) – Ribuan mahasiswa dari BEM Tanjungpinang – Bintan kembali berunjuk rasa di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Selasa (1/9/2019). Aksi ini dimulai pagi dan berlanjut hingga siang.
Tuntutan yang disampaikan tak jauh berbeda pada aksi sebelumnya. Yakni meminta Presiden dan DPR RI untuk membatalkan rancangan RUU Pertanahan, RUU Pertambangan, RUU kemasyarakatan, dan RUU ketenagakerjaan. Selanjutnya mengevaluasi pemilihan pimpinan KPK dan mebatalkan ketua KPK terpilih yang telah melanggar kode etik KPK.
Selain itu juga mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan Perpu untuk pembatalan atas UU KPK yang telah disahkan.
Terkait unjuk rasa, seorang orator aksi dengan lantang meminta Kapolri menindak personel pengamanan yang bertindak represif terhadap mahasiswa dan masyarakat.
Para pengunjuk rasa ditemui Ketua Sementara DPRD Kepri, Lis Darmansyah mengatakan, pada intinya DPRD Kepri sepakat mengecam segala bentuk dan upaya melemahkan peran dan fungsi KPK. Pihaknya juga tidak antipati dengan penyampaian pendapat asalkan itu bersifat positif dan membangun.
Ia pun berjanji akan meneruskan apa yang dituntut mahasiswa ke Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Presiden RI.
Untuk personel pengamanan gabungan dari Polda Kepri, Polres Tanjungpinang dan Saytpol PP, Lis Darmansyah mengucapkan terima kasih. Apresiasi juga disampaikan Kapolres Tanjungpinang AKBP Muhammad Iqbal yang ada di lokasi unjuk rasa.
Lis juga berterima kasih kepada personel keamanan yang sudah menjaga jalannya aksi di DPRD Provinsi Kepri. “Saya, mewakili dari DPRD Provinsi Kepri, berterima kasih atas personel yang sudah menjaga jalannya aksi hari ini”.
“Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengawalan hari ini, semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ujar Iqbal.
Sempat terjadi aksi dorong mendorong antara Mahasiswa dan polisi yang berjaga, namun situasi dapat cepat dikendalikan sehingga tidak terjadi jatuhnya korban. (cr1)
