Batam Jadi Proyek Transportasi Perkotaan di Indonesia
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Plt Gubernur Kepri H Isdianto menandatangani MoU proyek transportasi perencanaan untuk Kota Batam di di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Selasa (8/10/2019) pagi.
Proyek ini diberi nama Sustainable Urban Transport Indonesia Nationally Appropriate Mitigation Action (Sutri Nama). Merupakan program yang bertujuan agar kota-kota di Indonesia dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. Caranya melalui kebijakan transportasi dan proyek infrastruktur yang berkelanjutan yang didukung oleh program nasional transportasi perkotaan.
Ruang lingkupnya proyek transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang mencakup 5 (lima) kota percontohan, salah satunya Batam. Selain Bandung, Pekanbaru, Makassar dan Semarang.
Penandatangan ini dilakukan Isdianto sebagai pihak kedua dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi sebagai pihak pertama. Sementara pihak ketiga dalam nota kesepakatan itu adalah Wali Kota Batam H Muhammad Rudi.
“Pengembangan transportasi berkelanjutan terpadu, untuk menyukseskan pengembangan kota dan membentuk kota yang semakin nyaman harus kita dukung. Penandatangan MoU ini merupakan upaya mewujudkan itu semua. Kita sangat mendukung,” kata Isdianto usai melakukan Penandatangan Nota Kesepakatan
Sementara, Indobus adalah Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project. Program ini merupakan komponen teknis tambahan dari program Sutri Nama untuk memberikan bantuan teknis kepada kota percontohan untuk melaksanakan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus.
Isdianto menambahkan, dengan dipilihnya Batam sebagai pilot project, diharapkan moda transportasinya semakin baik. Selain itu juga bisa menjadi percontohan daerah-daerah lain, baik di Kepri maupun kota-kota lainnya.
Isdianto menambahkan bahwa tujuan kesepakatan itu diantaranya untuk mengembangkan infrastruktur transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan koridor Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus, dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Juga membantu pihak ketiga dalam mengembangkan dan/atau membangun koridor Bus Rapid Transit (BRT) sebagai tulang punggung dari system mobilitas perkotaan yang berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik lokal serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan.
Pada kesempatan itu, Dirjen Hubat Budi Setiyadi menjelaskan, sinergi ini bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang dimandatkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Jerman (melalui BMUB) Pemerintah Inggris dan Irlandia Utara (melalui BEIS), serta Konfederasi Swiss, yang diwakili oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss.
Program ini sendiri berlangsung selama lima tahun sejak penandatanganan. Mulai tahun 2019, kata Budi, sudah dilaksanakan pra studi kelayakan. Pada tahun 2020, dilaksanakan studi kelayakan. Tahun 2021 dilakukan persiapan konstruksi.
“Pada tahun 2022 Bus Rapid Transport (BRT) akan beroperasi,” kata Budi. (mat)
