Kepri Genjot Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Dua tahun memberikan sumbangan maksimal, Pemprov Kepri kembali memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).
Pajak tersebut memberikan pemasukan maksimal, selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama (BBN).
“Saya mendorong sekaligus mengapresiasi agar sektor pajak PBB KB ini terus menjadi primadona ke depan,” kata Plt Gubernur Kepri H Isdianto saat membuka Rakornas Pendapatan 2019 di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis (26/9/2019).
Rakornas mengangkat tema “Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Melalui Pengawasan Peredaran Bahan Bakar Minyak” diikuti seluruh provinsi se Indonesia dan berlangsung selama tiga hari terhitung tanggal 25 sampai 27 September 2019.
Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan, Wakil Ketua Sementara DPRD Kepri Asmin Patros, Kepala Badan Pangatur Hulu Migas, Dirlantas Polda Kepri, Kepala Jasa Raharja Kepri, pimpinan Bank se Kepri, perwakilan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam dan hadirin undangan dan para peserta rakor se Indonesia.
Terobosan untuk terus memaksimalkan penerimaan pajak PBB KB bukan tanpa sebab. Karena sebagai daerah kepulauan, Kepri mengalami persoalan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Lima sektor potensil penerimaan pajak daerah di Kepri, semua basisnya berada di darat. Sementara luas daratan kita hanya 4 persen.
“Inilah kesulitan kita untuk menggali dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah,” kata Isdianto.
Kenyataan ini juga masih ditambah dengan permasalahan sosial. Karena tidak sedikit wajib pajak semisal kendaraan bermotor di Kepri yang menunggak pajak. Rendahnya kepatuhan membayar pajak, biasanya banyak terjadi di pulau-pulau kecil. Ada yang beranggapan kalau kewajiban membayar pajak, hanya cukup dilakukan sekali saja, saat mereka membeli kendaraan.
“Inilah salah satu kesulitan yang ada, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak,” kata Isdianto.
Memang untuk membuka layanan Samsat di pulau-pulau juga terkendala dengan banyak persoalan. Mulai dari tingginya biaya penagihan, letak geografis, keterbatasan SDM hingga akses transportasi yang sangat sulit dijangkau.
Karena Isdianto mengapresiasi, ditengah kondisi yang tidak mudah untuk memaksimalkan poteni penerimaan pajak daerah yang ada, muncul potensi penerimaan pajak baru, yang itu juga bagian dari hak pengelolaan oleh provinsi.
Sementara itu Ketua Panita Rakornas Pendapatan yang juga Kepala BP2RD Provinsi Kepri Resni Yusneli menjelaskan kalau pelaksanaan rakornas kali ini di maksudkan sebagai wadah koordinasi, terkait pengelolaan dan pengoptimalan pajak pajak daerah.
Tidak itu saja, melalui rakornas juga diharapkan menjadi wadah bertukar fikiran dan ajang diskusi, serta upaya memberi masukan guna upaya penguatan dalam rangka mrmaksimalkan penerimaan pajak daerah.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada 12 wajib pajak pungut atas ketaatan dan kepatuhannya dalam memungut pajak bahan bakar minyak di Provinsi Kepri. Mereka selanjutnya menerima penghargaan berupa plakat yang diserahkan langsung Plt Gubernur Isdianto. (man)
