16 Kepala Daerah Diganjar Kihajar, Bupati Bintan Salah Satunya
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Bupati Bintan Apri Sujadi menerima Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) dari Kementerian Pendidikan RI. Penghargaan ini diberikan lantaran dukungan Apri untuk menggesa beberapa program yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang pendidikan.
Selain Apri, ada 15 kepala daerah di Indonesia juga mendapatkan anugerah Kihajar. Diantaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondo Kambey. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Sekjen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Didik Suhardi PhD, di Lagoon Garden The Sultan Hotel, Jakarta, Jumat (12/10/2018) malam.
H Apri Sujadi menerima penghargaan ini bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondo Kambey dan beberapa kepala daerah lainnya. Satu poin penting penilaian terhadap H Apri Sujadi sebagai penerima tersebut adalah, karena dukungan Bupati Bintan telah menggesa beberapa program yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang pendidikan.
[irp posts=”11479″ name=”Saleem Iklim Meninggal Dunia”]
[irp posts=”11473″ name=”Irjen Pol Andap Tekankan Toleransi di Ruang Publik”]
[irp posts=”11470″ name=”Mengapa Proyek Jalan Lingkar Namanya Gurindam 12? Ini Alasannya”]
Usai menerima penghargaan, Apri sedikit menyinggung utang yang ditanggung Pemkab Bintan kepada pemilik Asrama Putra Indra Sakti di Yogyakarta. Ini adalah asrama bagi pelajar dan mahasiswa Bintan yang belajar di Yogyakarta. Sejak Mei lalu, Pemkab tak lagi bisa mengeluarkan anggaran untuk membayar sewa karena aturan hukumnya memang tak diperbolehkan.
“Meski demikian, kita tidak akan menyerah. Kita akan mencari solusinya untuk memberikan bantuan kepada pelajar SMA dan mahasiswa Bintan,” tegas bupati.
“Setidaknya, tahun 2019 nanti, kita sudah bisa mencover anggaran yang secara regulasi tidak bisa tertampung di APBD,” ujarnya optimis.
Ia juga menyebutkan, kebijakan penyediaan seragam sekolah gratis di Kabupaten Bintan, merupakan kebijakan pertama dari kepala daerah di Provinsi Kepri. (mat)
