TANJUNGPINANG (suarasiber) – Diterapkannya sistem parkir menyerong di Jalan Merdeka masih saja menimbulkan pro dan kontra. Jika para pemilik toko merasa sistem ini lebih baik, legislatif justru mengemukakan pernyataan jika sistem ini terlambat diterapkan.
Tanggapan pun diberikan oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, Jumat (20/4/2018). Dengan gamblang Teguh mengatakan, untuk mengganti sebuah kebijakan pada prinsipnya harus melalui kejian dan evaluasi. Sementara evaluasi juga membutuhkan waktu.
Jadi, kata Teguh, tidak benar jika legislatif mengatakan penerapan sistem parkir menyerong itu sebuah sebuah langkah yang terlambat dilakukan.
“Kebijakan Pemda tidak bisa digonta ganti tanpa dasar atau evaluasi,” kata Teguh.
Sedikit mundur ke belakang, teguh menjelaskan Dishub sendiri telah diperintahkan untuk mengevaluasi sistem parkir paralel lurus pada tahun 2017. Evaluasi kebijakan atau ketetapan itu sendiri dilaksanakan untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Evaluasi itu penting agar perubahan terhadap suatu kebijakan justru tidak menimbulkan permasalahan baru,” imbuhnya.
Dasar evaluasi sistem paralel lurus kala itu salah satunya dari para pedagang dan pemilik toko yang merasa bahwa sistem parkir paralel lurus menyebabkan berkurangnya omset.
Atas dasar itu, pada tahun terakhir pemerintahan Lis – Syahrul Dishub diinstruksikan untuk melakukan evaluasi. Hasilnya seperti sekarang, sistem parkir di Jalan Merdeka kembali ke menyerong.
Teguh juga menyinggung, legislatif memiliki kewenangan dan fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif. Jika fungsi pengawasan itu berjalan sebagaimana mestinya, sejak awal legislatif dapat memanggil Dishub untuk dimintai tanggapannya soal pro kontra sistem parkir di Jalan Merdeka.
“Kan dari dulu bisa meminta keterangan Dishub. Bukan setelah kebijakan diterapkan justru melontarkan pernyataan penggantian sistem parkir ini terlambat,” kata Teguh. (mat)
