Suarasiber.com (Batam)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan turut dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, serta Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra.
Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Dari Fraksi NasDem, M. Putra Pratama Jaya memilih untuk tidak membacakan pandangan umum secara langsung dan menyerahkan dokumennya kepada pimpinan sidang.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Anang Adhan, menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD segera dibahas sesuai prosedur. Ia menutup penyampaiannya dengan pantun khas sebelum menyerahkan dokumen resmi kepada pimpinan rapat.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Tapis Dabal Siahaan serta Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, SE, juga menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
Dukungan serupa datang dari Fraksi PKS lewat juru bicaranya, Warya Burhanuddin, serta Fraksi PKB yang diwakili Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum. Dalam penyampaiannya, Surya Makmur menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan pengawasan yang ketat.
“Kami memberi perhatian pada program untuk masyarakat kecil, seperti kemudahan akses bantuan modal bagi pelaku UMK serta perluasan insentif bagi lansia agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyoroti perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk potensi dari sektor parkir tepi jalan dan penanganan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp500 miliar. Selain itu, mereka mendorong pengaktifan kembali BUMD untuk mengelola sektor strategis seperti distribusi sembako.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB turut menolak rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tengah situasi ekonomi yang belum pulih dan meminta peningkatan kualitas layanan kesehatan. “Pelayanan kesehatan harus fleksibel dan berorientasi pada pasien. Kami mendesak BPJS mempermudah proses rawat inap melalui IGD dan memastikan seluruh rumah sakit memiliki SOP pelayanan yang seragam,” tegas Surya Makmur.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat melalui Muhammad Fadli yang juga mendukung kelanjutan pembahasan Ranperda. Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN melalui Tumbur Hutasoit menambahkan catatan mengenai sulitnya akses layanan rawat inap menggunakan BPJS di RSUD Batam, yang bahkan sempat dialami oleh anggota dewan sendiri.
Menutup rapat, Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, menyimpulkan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mereka dan secara umum menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap berikutnya.
“Seluruh fraksi menyatakan setuju. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tanggapan dari Wali Kota Batam pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Aweng sebelum resmi menutup sidang. (rls/sya)
Editor Yusfreyendi
