Suarasiber.com (Batam)— Komisi IV DPRD Kota Batam melakukan kunjungan lapangan untuk memantau langsung progres pelaksanaan berbagai proyek pembangunan fasilitas kesehatan yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam pada tahun anggaran 2025. Peninjauan tersebut berlangsung pada Selasa (7/10/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, ST.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya membahas laporan realisasi fisik dan serapan anggaran (RFK) Dinas Kesehatan. Komisi IV ingin memastikan kesesuaian antara data laporan dan kondisi nyata di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, Dandis didampingi oleh anggota Komisi IV Novelin Fortuna Sinaga, SH, dan Tapis Dabal Siahaan, bersama sejumlah staf komisi serta perwakilan pejabat dari Dinas Kesehatan Kota Batam.
Beberapa titik proyek yang dikunjungi antara lain pembangunan Labkesmas, gedung Puskesmas Sungai Pancur, Pustu Muka Kuning, Puskesmas Sei Langkai, pembangunan batu miring di Puskesmas Sei Pelunggut, Pustu Sagulung Kota, dan Pustu Sei Binti.
Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk menegaskan, pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai rencana, baik dari sisi waktu maupun mutu pekerjaan.
“Kami ingin melihat langsung sejauh mana progres fisik di lapangan. Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan menuju akhir tahun anggaran, kami berharap seluruh proyek bisa rampung tepat waktu agar segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dandis.
Dandis juga meminta Dinas Kesehatan agar memperketat pengawasan kualitas konstruksi, sehingga hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat optimal bagi warga Batam.
“Kalau melihat progres di lapangan, kami optimistis semua proyek bisa selesai sebelum akhir tahun anggaran 2025, asalkan tidak ada kendala besar. Komisi IV akan terus melakukan pengawasan berkala untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi,” tegasnya.
Selain meninjau proyek di sektor kesehatan, Komisi IV DPRD Batam juga berencana melanjutkan pengawasan ke sejumlah proyek infrastruktur lain dari dinas mitra kerja, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. (rls/sya)
Editor Yusfreyendi
