Suarasiber.com (Batam) – Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (1/9/2025), disambut dengan tangan terbuka oleh sejumlah pimpinan daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Kota Batam.
Para mahasiswa diterima untuk berdialog langsung di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat daerah, antara lain Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandragupta, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, Wakapolda Kepri Brigjen Anom Wibowo, Dandim Batam Letkol Arh Yan Eka Putra, serta Dankodaeral IV Laksma TNI Berkat Widjanarko.
Dari unsur legislatif, hadir pula Wakil Ketua I DPRD Batam H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, S.E., M.M., bersama hampir seluruh anggota dewan yang ikut menyambut rombongan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasinya. Kita semua turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, dan berduka atas jatuhnya korban jiwa,” ujar Kamaluddin dalam sambutannya.
Aksi damai tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam, serta beberapa universitas di Batam.
Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Agustiawan, menyampaikan rasa kecewanya karena sebelum aksi berlangsung, ia menduga sempat terjadi intimidasi terhadap dirinya dan keluarganya.
“Kami melakukan aksi ini dilindungi undang-undang. Namun setelah mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polres, saya mendapat intervensi luar biasa sampai kepada keluarga,” ungkapnya.
Meski demikian, Muryadi mengaku menghormati saran agar aksi dilaksanakan di satu titik saja, yaitu di Gedung DPRD Batam, meskipun semula direncanakan berlangsung di tiga lokasi — Mapolda Kepri, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor DPRD Batam.
Muryadi juga mengapresiasi kesediaan pimpinan daerah yang turun langsung menemui mahasiswa dan berdialog secara terbuka terkait isu-isu daerah maupun nasional.
Delapan Tuntutan Mahasiswa
Dalam pertemuan itu, Ketua HMI Batam Adriansyah Saputra membacakan delapan poin tuntutan mahasiswa, yaitu:
- Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
- Mendesak reformasi Polri dan pencopotan Kapolri.
- Mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas akibat kendaraan taktis milik Polri.
- Menghentikan represifitas aparat terhadap massa aksi di seluruh Indonesia.
- Membebaskan ratusan peserta aksi yang ditahan di berbagai wilayah.
- Meminta Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam mengevaluasi Direktorat Pengamanan (Ditpam) terkait dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa.
- Menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta mengimbau pejabat publik tidak melakukan flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Selain tuntutan nasional, mahasiswa juga menyoroti persoalan daerah seperti operasional truk-truk besar di Batam yang kerap menyebabkan kecelakaan. Mereka meminta Pemko Batam untuk membatasi jam operasional kendaraan berat tersebut.
Pimpinan Daerah Ajak Mahasiswa Jaga Kondusivitas Batam
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam memberikan apresiasi serta mengajak mahasiswa untuk menjaga iklim yang kondusif di Batam sebagai kota industri dan gerbang investasi nasional.
“Kita semua punya tanggung jawab menjaga Batam agar tetap aman dan kondusif, karena ini rumah kita bersama,” pesan Wali Kota Amsakar Achmad.
Di akhir pertemuan, mahasiswa meminta Kapolda Kepri, Wakil Gubernur Kepri, dan Wali Kota Batam menandatangani berkas tuntutan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang mereka sampaikan. (rls/sya)
Editor Yusfreyendi
