Suarasiber.com (Tanjungpinang) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar rapat pemutakhiran data tindak lanjut pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, pada Senin (16/12).
Dalam rapat tersebut, enam perangkat daerah Pemprov Kepri menerima piagam penghargaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, atas komitmen dan kerjasama mereka dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 serta tahun-tahun sebelumnya dengan status “selesai 100%”.
Enam perangkat daerah yang menerima penghargaan tersebut adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Korpri, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Ekonomi Pembangunan, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran APIP semakin vital dalam mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah.
“Kewenangan pengawasan diberikan secara penuh kepada APIP yang dinahkodai oleh Inspektorat Daerah. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh target dan pencapaian dalam RPJM dan RKPD dapat tercapai,” ujarnya.
Adi Prihantara juga memberikan apresiasi tinggi kepada perangkat daerah yang telah menerima penghargaan, namun menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama dalam menjalankan tugas.
“Penghargaan ini penting, namun yang lebih penting adalah hasil yang terukur dari kinerja kita. Proses-proses yang ada harus terdeteksi dengan baik. Setiap OPD harus memiliki SOP yang jelas untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas,” katanya.
Sekda juga mengingatkan bahwa banyak temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan tindak lanjut pengawasan tepat waktu untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa depan.
Rapat ini diakhiri dengan harapan bahwa seluruh perangkat daerah di Pemprov Kepri akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dan tindak lanjut pengawasan dengan baik, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah. (***)
