TANJUNGPINANG (suarasiber.com) – Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri Sarafuddin Aluan menanggapi kabar yang menarasikan jika Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak terlihat, padahal ditugasi menyelesaikan pengembangan Rempang.
Persoalan Rempang sendiri mencuat usai bentrok antara warga Rempang dan tim gabungan pada 31 Agustus 2023 lalu. Sejumlah warga ditahan, meski belakangan ditangguhkan.
Aluan yang selalu mendampingi Gubernur Ansar tersebut menegaskan jika Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi permasalahan yang sedang terjadi.
Munculnya berita “Ditugasi Selesaikan Pengembangan Rempang, Ansar Tak Kelihatan” menurut Aluan justru memperuncing persoalan. Ia menegaskan jika Ansar duduk sebagai anggota tim percepatan Pengembangan Kawasan Rempang.
Itu membuatnya tidak selalu mendapatkan informasi terkait perkembangan di lapangan. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kata Aluan seyogyanya melibatkan Gubernur Ansar.
Bentuk keseriusan Gubernur Ansar, imbuh Aluan, ialah dikeluarkannya keputusan nomor 828 tahun 2023 tentang ‘Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.
“Dukungan Gubernur sangat jelas dan beliau langsung yang tanda tangan. Berbeda dengan dukungan Pemko Batam yang hanya ditandatangani oleh Sekda Kota Batam, begitu juga dukungan BP Batam yang hanya ditandatangani oleh Anggota bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi. Kenapa Wali Kota dan kepala BP tidak mau tanda tangan langsung. Ada apa, ada niat apa sebetulnya di balik semua ini,” tanya Aluan.
Keseriusan lain dijelaskan Aluan saat selesai rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta yang dihadiri oleh Mendagri RI Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno.
Dalam forum tersebut, Ansar diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang. Sayangnya setelah pulang dari Jakarta Gubernur tidak diajak koordinasi.
Akhirnya Gubernur mengambil inisiatif dengan menghubungi Menteri Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam untuk menggelar rapat koordinasi.
Atas inisiasi Gubernur kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam ketika itu dan dipimpin langsung oleh Gubernur Ansar.
“Banyak lagi inisiatif Gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang tersebut. Seharusnya inisiatif seperti itu keluar dari ketua tim. Makanya, sangat disayangkan kalo kemudian justru Ansar dibilang tidak kelihatan dalam masalah ini,” pungkas Aluan.
Hasil rapat di BP Batam yang diinisiasi oleh Gubernur Ansar tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di Hotel Harmoni One Batam Center dengan tidak memberi tahu atau mengundang Gubernur sebagai anggota tim.
Aluan menyayangkan mengapa sosialisasinya di hotel, tidak membaur bersama masyarakat Rempang sekalian.
Ujung-ujungnya, Aluan melihat hal tersebut memantik demo pada 31 Agustus di depan kantor BP Batam. Menurut Aluan, saat unjuk rasa berlangsung Gubernur Ansar juga tidak mendapatkan informasi dari Kapala BP Batam.
“Sekarang ini setelah beberapa kejadian sebelumnya seolah-olah BP Batam mencari kambing hitam. Pak Ansar dibilang tidak hadir dan sebagainya,” tutupnya. (***)
Editor Yusfreyendi
