TANJUNGPINANG (suarasiber) – Sekda Provinsi Kepri H TS Atif Fadillah yang didampingi sejumlah pejabat melaporkan penanganan Covid-19 kepada Komisi I DPRD Kepri yang dipimpin Taba Iskandar. Rapat ini dilakukan secara daring menggunakan video conference, Kamis (15/4/2020).
Dijelaskan oleh Arif, saat ini Tim Pemprov Kepri terus menghiutng kebutuhan anggaran untuk penangan Covid-19. Terutama untuk Dinas Kesehatan, BPBD dan Rumah sakit dengan berusaha tidak menggangu secara keseluruhan struktur APBD.
Kalaupun ada anggaran yang dipangkas adalah meruapkan anggaran Perjalana Dinas, Bimtek dan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak yang kegiatan tersebut tidak memillki manfaat yang siginifikan.
‘Untuk penganggaran ini kami akan tetap akan berkomunikasi dan menyampaikan secara terperinci kepada dewan karena kami tetap butuh masukan agar dapat berkerj sama dan saling bersinergi,” ujar Arif.
Tim gugus Covid-19 telah bekerja maksimal di lapangan, namun hingga sat ini belum ada panduan atau SOP yang jelas dalam mengantisipasi hal-hal yang timbul. Oleh karena itu Tim Gugus Tugas Penangan Covid saat ini telah membuat beberapa panduan yang nantinya dapat menjadi standar baku bagi seluruh Pemerintah daerah di Kepri dalam menangani virus ini.
Diantara SOP yang akan diterbitkan diantaranya adalah:
- Standar pencegahan covid-19 di bidang kesehatan
- Standar pencegahan covid di areal publik dan transportasi umum
- Standar protokol perdagangan pasar rakyat
- Standar pencegahan covid-19 ditempat kerja
- Standar pencegahan covid-19 di area institusi pendiikan
- Standar protokol pencegahan pada acara resmi
- Standar protokol pengamana pimpinan
- Standar protokol peliputan dan publikasi
- Panduan penangan jenazah covid 19
- Panduan keberlangsungan usaha
- Panduan pencegahan covid untuk penangan cargo
- Protokol pemulangan pekerja migran
- Panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di tengah Covid-19
Sementara itu Taba Iskandar menyampaikan pada intinya dewan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan Covid-19. Namun tetap mengingtakan bahwa fungsi pemerintahan harus tetap berjalan dan DPRD harus tetap diberikan laporan tentang penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19. (mat)
