TANJUNGPINANG (suarasiber) – Basuki Tjahya Purnama yang populer disebut Ahok, bersuara keras sistem anggaran terbuka atau E-budgeting disalahkan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Sistem itu disebut Ahok, akan berjalan jika tak ada niat maling.
Jawaban itu disampaikan Ahok melalui akun Twitter Ahok @basuki_btp, Kamis (31/12/2019).
“Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: teansparansi.”
Ahok menyampaikan hal itu, menyusul temuan anggota DPRD DKI dari Partai PSI, terkait rencana anggaran Rp82 miliar, untuk belanja lem Aibon. Dan, anggaran Rp124 miliar, untuk belanja bolpoin.
Kemudian, anggaran Rp 121 miliar untuk belanja pengadaan 7.313 unit komputer. Dan, anggaran Rp66 miliar untul belanja server serta storage.
Atas temuan tersebut, Anies di berbagai kesempatan mengatakan sistem E-budgeting peninggalan Ahok sebagai sumber masalahnya. Sistem itu dinilai Anies, tidak cerdas.
Jawaban yang justru jadi bahan bulian netizen di media sosial. Sebab, sistem E-budgeting yang membuat siapapun bisa mengetahui, dan mengawasi anggaran tersebut.
Uniknya, Pemprov DKI Jakarta melalui akun Twitter @DKIJakarta, Kamis (31/10/2019), justru menyatakan dukungannya terhadap sistem anggaran yang terbuka.
“Pemprov DKI Jakarta mendukung pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, termasuk keterbukaan pada proses penyusunan APBD.” (mat)
