TANJUNGPINANG (suarasiber) – Kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tantangan dalam rekrutmen, untuk mengisi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa (Jabfung PPBJ). Tidak hanya di seluruh pemerintahan di Provinsi Kepri, tapi juga di seluruh Tanah Air.
Tidak cuma soal kualitas, Jabfung PPBJ juga punya risiko tinggi dalam bekerja, yakni terkait masalah hukum. Untuk kualitas bisa ditingkatkan melalui uji kompetensi.
Untuk risiko hukum pun ada solusinya. Sehingga, risiko hukum bisa ditiadakan dengan beberapa solusi. Solusinya, adalah sebagai berikut:
- Membuat dan melaksanakan Standar Operating Procedure (SOP) serta kode etik.
- Pengembangan sistem yang lebih transparan, dan akuntabel.
- Mengurangi intervensi.
- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal ini disampaikan Ir Tatang Rustandar Wiraatmadja, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (18/7/2019) di Tanjungpinang.
Tatang menyampaikan hal ini pada kegiatan peningkatan kapasitas Unit Kerja Pengadaan Barang Pemerintah (UKPBJ) se-Provinsi Kepri, 18 – 19/7/2019. Dan, kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pokja Pemilihan UKPBJ serta Pejabat Pengadaan Provinsi Kepri di Hotel Comforta.
Sementara itu, Ria Agustina Nasution, Kasubdir Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan, mengatakan saat ini kelangkaan SDM Jabfung PPBJ di Indonesia. Padahal, per 1 Januari 2021 seluruh Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan harus dari Jabfung PPBJ.
Ditambahkannya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap OPD diminta segera menyusun Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja. Untuk mengetahui formasi bagi JF PPBJ. Hal ini harus segera dilaksanakan, karena batas waktu inpassing paling lambat 6 Oktober 2020.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Sekretaris dan staf admin di ULP atau UKPBJ provinsi dan kabupaten/kota di Kepri. Termasuk, dari BP Batam, dan BP Karimun serta anggota pokja pemilihan UKPBJ provinsi/kabupaten/kota. Kemudian, Pejabat Pengadaan pada OPD di Pemprov Kepri.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri Dr Syamsul Bahrum. Sementara, Karo Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Misbardi MSi, mengatakan tujuan kegiatan ini, untuk memberikan pengetahuan, dan pembekalan serta dan keahlian. Bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Sekaligus, menyosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU). (mat)
