Suarasiber.com (Batam) — Tingginya arus migrasi penduduk ke Kota Batam menjadi tantangan serius dalam pengendalian tingkat pengangguran terbuka, meski tren penurunannya terus berlangsung. Pemerintah Kota Batam kini berfokus menjaga keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang terus meningkat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa arus masuk penduduk setiap tahun berdampak langsung terhadap dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.
“Pengangguran di Batam menunjukkan penurunan, namun tingginya arus migrasi menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja,” ujar Rudi, Kamis (30/4/2026).
Batam selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan kota ini sebagai tujuan utama para pencari kerja dari berbagai daerah.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sedangkan yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian, terjadi penambahan 17.656 penduduk baru dalam satu tahun.
Menurut Rudi, tingginya angka migrasi ini meningkatkan persaingan di pasar kerja. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, terutama di sektor manufaktur dan ekonomi digital.
“Selain jumlah pencari kerja yang meningkat, tantangan lain adalah kesiapan keterampilan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri,” kata dia.
Ia menambahkan, masuknya tenaga kerja dengan keterampilan terbatas turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Batam secara keseluruhan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Batam menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya perencanaan tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, serta penempatan tenaga kerja.
Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan perusahaan swasta, lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, hingga Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sinergi ini penting agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal dan kualitas SDM terus meningkat,” ujar Rudi.
Selain persoalan ketenagakerjaan, tingginya mobilitas penduduk juga berdampak pada administrasi kependudukan. Hingga April 2026, tercatat sekitar 11.000 pengajuan pindah masuk ke Batam, dengan rata-rata 200 permohonan per hari.
Sebagian besar pendatang masih menggunakan KTP dari daerah asal. Tujuan kedatangan mereka pun beragam, mulai dari mengunjungi keluarga hingga mencari pekerjaan.
Namun demikian, tidak seluruh pengajuan pindah masuk merupakan pendatang baru. Sebagian merupakan warga lama yang baru mengurus administrasi kependudukan untuk kebutuhan kerja.
Pemerintah Kota Batam pun terus menertibkan administrasi kependudukan dengan mewajibkan surat penjamin dari keluarga, kesesuaian alamat, serta pendaftaran bagi pendatang sementara sebagai nonpermanen.
Di sisi lain, layanan administrasi kini semakin mudah melalui digitalisasi, seperti aplikasi Lakse Batam dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Penataan data ini penting agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran,” kata Rudi.
Pemerintah Kota Batam optimistis, melalui berbagai langkah tersebut, tingkat pengangguran dapat terus ditekan meski di tengah derasnya arus migrasi.
Arus urbanisasi yang tinggi menjadikan Batam sebagai magnet pencari kerja. Namun di saat yang sama, kondisi ini menuntut strategi yang tepat agar pengendalian pengangguran tetap berjalan efektif dan berkelanjutan. (***)
Editor Syaiful
