Suarasiber.com – Gubernur memimpin Rapat Rutin Evaluasi Realisasi Anggaran / Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepri T.A. 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (13/4/2022).
Rapat kali ini berbeda lantaran hadirnya 3 pimpinan Kanwil Kementerian Keuangan di Kepri.
Mereka adalah Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto, Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo.
Gubernur Ansar menilai kehadiran ketiganya dalam rapat ini sangat bermanfaat bagi Pemprov Kepri. Banyak hal yang dapat dipetik dari pemaparan yang disampaikan.
Salah satunya adalah diketahuinya penerimaan negara yang belum optimal dikarenakan banyak usaha yang dilakukan di Kepri namun memiliki NPWP di luar Kepri.
“Untuk itu, ke depan setiap usaha yang ada di Kepri NPWPnya wajib di Kepri. Nanti akan kita inventarisir bersama Dirjen Pajak. Komunikasi dan dukungan kita utamakan agar optimal penerimaan pajak yang bersumber dari Kepri. Kalau penerimaan pajak besar, saya kira perhatian pusat akan besar di sini. Menjadikan Kepri salah satu lumbung pendapatan negara,” ungkap Gubernur Ansar.
Ansar meminta agar tidak ada kegiatan DAK Fisik dan dekonsentrasi yang stagnan. Pun kegiatan-kegiatan yang sedang berproses seperti lelang agar terus diikuti dan jangan sampai lengah. Ia berpesan jangan sampai ada dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terealisasi.
Sampai dengan 8 April 2021, realisasi pendapatan telah mencapai 671 miliar atau 19,29 persen dari target sebesar 3,4 triliun rupiah atau naik 0,39 persen dari minggu lalu. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 500 miliar atau 12,92 persen dari target sebesar 3,8 triliun atau naik 1,6 persen dari minggu lalu.
Urutan ke-16 Nasional
Sebelumnya, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto memaparkan account belanja negara sampai 31 Maret 2022 di Kepri telah terealisasi sebesar 2,5 triliun atau 17,65 persen dari total 14,4 triliun.
Sementara realisasi penyaluran dana TKDD telah mencapai 1,6 triliun atau 21,73 persen dari pagu 7,4 triliun.
“Kemudian isu strategis belanja APBN adalah penumpukan realisasi belanja di Bulan Desember. Di mana angka rata-rata realisasi belanja Bulan Desember dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada jauh di atas angka rata-rata realisasi belanja bulanan yaitu 19,91 berbanding 7,50 persen,” paparnya.
Sementara itu Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna juga memaparkan penerimaan pajak di Kepri per 31 Maret 2022 menempati urutan ke-16 nasional yaitu 29,86 persen. Ia juga memaparkan isu strategis mengenai kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 menjadi 11 persen dari yang sebelumnya 10 persen.
“Ini untuk menjalankan amanat UU HPP No. 7 tahun 2021. Selain itu, ini merupakan upaya untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat, memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, serta menyeimbangkan tarif PPN di negara anggota G20 dan OECD,” ujarnya.
Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo memaparkan dari kinerja penindakan KPU BC Batam di tahun 2020-2021 sebanyak 865 kasus, 3 teratas barang sitaan terdiri dari Narkotika, produk tembakau, dan minuman beralkohol.
“Sementara hingga 23 Maret 2022, total penindakan sudah sebanyak 107 dimana yang terbesar adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 41” ungkapnya. (eko)
Editor Yusfreyendi
