Pemkab Lingga Pastikan Blocking Area Tetap Diterapkan
LINGGA (suarasiber) – Keputusan Pemkab Lingga menerapkan blocking area diakui mendapatkan dukungan juga penolakan. Namun juga tak dapat dibantah, kebijakan ini sukses menjaga Lingga dari penyebaran Covid-19.
Keputusan tersebut juga tidak serta merta dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Terhitung sejak 28 Maret 2020 lalu, Pemkab Lingga telah membatasi arus penumpang masuk ke Kabupaten Lingga melalui transportasi laut.
Namun masih memperbolehkan kapal angkutan barang untuk tetap beroperasi sebagaimana biasanya, agar kebutuhan pangan masyarakat dipastikan tetap terpenuhi selama blocking area.
Kepala Bagian Kominfo dan Humas Setda Lingga Jumadi dalam keterangan pers pada Sabtu (9/05/2020) pagi menyampaikan bahwa dari penerapan kebijakan blocking area yang dimulai pada Maret lalu, hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang sangat baik.
Hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Lingga atau dalam artian nihil.
Hal yang sama juga berlaku pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang juga tidak terdapat di Kabupaten Lingga, sejak pertama kali munculnya virus tersebut.
Namun hal ini tidaklah membuat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lantas merasa percaya diri terlalu berlebihan, bahkan menjadikan hal ini untuk lebih mawas diri.
Sementara itu, terkait adanya keinginan masyarakat dil luar Kabupaten Lingga yang ingin masuk ke Lingga dengan menggunakan kapal carteran atau mungkin dengan menggunakan kapal ilegal sebab diberangkatkan dari pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi dengan tujuan pelabuhan yang tidak resmi juga, dengan tegas Jumadi mengaku hal ini diluar wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
Jumadi bahkan mengimbau agar masyarakat dapat menahan diri, karena ini sudah menjadi instruksi dari Presiden dan maklumat Kapolri untuk tidak melakukan mudik di tengah Pandemi Covid-19 ini.
“Jangan sampai apa yang kita jaga selama ini menjadi sia-sia jika dikemudian hari terdapat kasus Corona ini di wilayah kita. Kita tentunya tidak menghendaki hal tersebut terjadi,” tegasnya.
Namun demikian, jika didapati informasi mengenai adanya pergerakan di suatu tempat, kami juga tidak akan berdiam diri. Tim gugus tugas dipastikan akan segera bersiaga di lokasi tersebut, untuk melakukan beberapa hal terkait upaya pencegahan terhadap penumpang yang datang.
Yakni dengan melaksanakan pengecekan suhu tubuh, serta melakukan pendataan secara lengkap hingga di mana tempat tujuan masing-masing orang tersebut, sehingga bisa bisa dikoordinasikan dengan tim gugus tugas di tingkat kecamatan dan tim relawan tingkat desa, agar bisa dipantau secara langsung.
’’Kita akui bahwa memang kita ada keterbatasan untuk melakukan pemantuan, sebab Lingga cukup banyak pulau dan sangat luas. Namun apabila mendapatkan informasi tersebut, Tim Gugus yang terdiri dari Tim Kesehatan, TNI dan Polri pasti akan langsung melakukan pemantauan, pendampingan dan pendataan bahkan mungkin sampai pada penindakan tegas,’’ kata Jumadi menambahkan.
“Kami tentunya juga mengimbau agar mereka dapat melakukan karantina mandiri selama 14 hari untuk mencegah masuknya virus ini ke Kabupaten Lingga. Dan tim gugus tugas, baik di tingkat kecamatan dan desa, senantiasa siap untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” kata Jumadi.
Jumadi juga memastikan bahwa Pemkab Lingga melakukan penerapan kebijakan ini telah berdasarkan keputusan bersama, baik itu dengan Forkopimda maupun dengan pihak operator kapal.
“Khusus untuk operator kapal, kami dari Pemerintah Daerah berterimakasih kepada operator kapal yang sampai saat ini tetap berkomitmen untuk sama-sama menjaga kampong kite ini dengan tidak melayani dan mengakomodir pelayaran ke Kabupaten Lingga sampai adanya kebijakan lebih lanjut terkait kebijakan blocking area,” ujarnya.
Dipastikan, kebijakan ini akan terus berjalan sampai situasi dan kondisi kembali normal. “Kite berharap pandemi ini cepat berakhir, agar kite bise beraktifitas dengan sebagaimane biasenye,” pungkasnya. (mat)
