TANJUNGPINANG (suarasiber) – Selesainya sejumlah infrastruktur yang dirasakan dampaknya menjadi salah satu pendorong peningkatan daya saing Indonesia.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tahun 2019, peningkatan daya saing Indonesia naik 11 peringkat dari 43 menjadi 32.
Peringkat tersebut berdasarkan rilis peringkat daya saing 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center. Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.
Naiknya peringkat Indonesia juga menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.
Dilansir dari pu.go.id, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut bila stok infrastruktur stagnan, daya saing kita akan kalah oleh negara lain.
Infrastruktur Pilihan Logis
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan yang logis. Apalagi negara ini sempat krisis ekonomi yang mengakibatkan penundaan penghentian pembangunan serta pemeliharaannya.
Diakui oleh Menteri Basuki, pembangunannya tidak langsung dirasakan manfaatnya saat itu juga. Contohnya membangun jalan di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan, sebut Basuki.
Soal daya saing, Menteri Basuki menambahkan, sangat diperlukan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Diharapkan meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja.
“Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Konektivitas yang rendah menyebabkan biaya logistik kita lebih mahal dari Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina,” ujarnya, seperti dituliskan di pu.go.id.
Konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda. “Contohnya Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, Kementarian PUPR menyediakan jalan bebas hambatannya,” ujar Menteri Basuki.
Meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar, rata-rata di atas Rp100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan. Untuk itu, proyek yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat maka pembangunannya melalui investasi badan usaha.
Dengan demikian anggaran yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan dan terpencil. Juga untuk membangun air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagainya. (man)
