Iyai Maju DPD Bertekad Wujudkan BBK Golden Economic Triangle
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Muhammad Syahrial SE, yang biasa disapa Iyai, menyerahkan berkas dukungan bakal calon (balon) anggota DPD RI, Selasa (24/4/2018) sekitar pukul 15.25.
Ikut diserahkan juga syarat wajib yang harus dipenuhi setiap balon anggota DPD, berupa 2.236 bukti dukungan yang tersebar di 7 kabupaten/kota se-Kepri. Syarat yang diserahkannya itu melebihi batas minimal, yaitu 2.000 dukungan di minimal 50 persen kabupaten/kota di Kepri.
Dukungan terbesar Iyai datang dari Tanjungpinang dengan jumlah 773 orang, Bintan 540 orang, Batam 403 orang, Anambas 342 orang, Natuna 81 orang, Karimun 57 orang, dan Lingga 4 orang.
Menjawab suarasiber.com apa alasannya maju ke DPD, Iyai, mengatakan ada dua alasan untuk maju. Pertama, karena dari sejak awal terbentuknya Provinsi Kepri sampai saat ini belum pernah ada perwakilan DPD RI Dapil Kepri yg berasal dari Tanjungpinang/Bintan.
“Kepri bukan hanya Batam, meskipun pemilih terbesar ada di Batam. Saya ikut sebagai perwakilan dari Tanjungpinang dan Bintan. Sekaligus mewakili Anambas dan Natuna, karena keluarga besar saya berasal.dari Natuna dan Anambas,” kata Iyai.
Alasan kedua, imbuhnya, karena wilayah Kepri.cukup luas. Sehingga perwakilan Kepri di DPD haruslah orang yang mampu menjelajah pulau-pulau untuk menyerap aspirasi masyarakat di pulau. Dan, karena dia masih kategori muda, Iyai yakin mampu menjelajah pulau-pulau di Kepri.
“Apabila saya diberi amanat, saya menggunakan platform perjuangan Trisakti Bung Karno, yaitu Kepri harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkebudayaan dalam kepribadian. Selain itu, saya akan memperjuangkan dan mengawal pembentukan UU tentang Pemda khusus kepulauan,” bebernya.
Hal itu perlu dilakukan, imbuhnya, karena dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinilainya telah melucuti kedaulatan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepri. Sebagai provinsi kepulauan, dengan hanya 5 persen daratan, dan 95 persen lautan, Pemda di wilayah Kepri justru tidak punya kewenangan di laut.
“Kalaupun ada, itu hanya Pemprov, dan dibatasi hanya 12 mil dari garis pantai. Sementara kabupaten/kota yang berada di wilayah Kepri tidak memiliki kewenangan sama sekali di laut, ironis,” tukasnya.
Mengenai ekonomi, Iyai, menjelaskan dari sisi kebijakan ekonomi, dia akan perjuangan penerapan kawasan FTZ di Pulau Bintan secara menyeluruh. Termsuk.juga penerapan kawasan FTZ menyeluruh di Pulau Karimun.
“Kalau ini berhasil, Insyaallah Pulau Bintan dan Pulau Karimun bersama Batam menjadi Golden Economic Triangle,” tegasnya.
Ditambahkannya, untuk kebudayaan Iyai, menjelaskan,”Berkebudayaan dalam kepribadian. Tentunya melestarikan dan menjadikan budaya Melayu sebagai pribadi orang Kepri. Dan, kita bangga bahwa sumbangan terbesar Melayu Kepri kepada bangsa Indonesia, adalah Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu.” (mat)
