KARIMUN (suarasiber.com) – Perizinan yang ditunggu dari Kemenhub tak kunjung datang. Akibatnya, pemindahan pelabuhan bongkar muat di tengah kota pun terganjal. Padahal, aktivitas yang ada tak bagus secara estetika tatanan kota.
“Sudah lama kita ingin memindahkan, namun izin pemindahannya belum keluar,” ungkap Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Jumat (12/1/2018).
Pelabuhan bongkar muat yang ada sekarang ini berada di depan kediaman Bupati Karimun. Rencananya akan dipindahkan ke Pelabuhan Roro Parit Rampak. Selain secara estetika, berkembangnya kegiatan di pelabuhan bongkar muat membuat tempat ini tak layak lagi untuk dipertahankan.
Ketidaklayakan itu, kata Bupati, diantaranya antrean kapal untuk bongkar atau muat terlalu lama. Waktunya tidak efisien. hal ini mempengaruhi pasokan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat Karimun. Dwelling time yang terlalu lama membuat stok barang tersendat.
Persoalan lainnya, biaya parkir yang harus dibayarkan akan memberatkan para pengusaha. Namun yang paling penting, kata Bupati, adalah imbasnya di masyarakat.
Bila pengusaha harus menaikkan biaya parkir, barang yang dijual akan mengikutinya. Lagi-lagi masyarakat yang harus membayar mahal untuk hal itu.
“Kami terus menggesa izin Kemenhub sehingga bongkar muat bisa dilakukan lebih baik, tidak merugikan bannyak pihak dan kota juga lebih tertata,” kata Bupati. (ccl)
