Suarasiber.com (Tanjungpinang) – Pemerintah dan DPRD Kepri berkoordinasi intens untuk memastikan pasokan barang pokok tetap stabil di tengah hambatan distribusi Batam–Tanjungpinang.
Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah bertindak cepat menyelesaikan persoalan kelangkaan barang yang mulai dirasakan warga Tanjungpinang dan daerah sekitarnya.
Masalah distribusi ini dibahas dalam rapat Komisi II DPRD Kepri, Rabu (10/12/2025), sebelum kembali disampaikan kepada media.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, menjelaskan bahwa persoalan ini mencuat setelah para pelaku usaha mengirimkan surat bertanggal 29 November 2025.
Mereka mengeluhkan hambatan distribusi barang dari Batam ke Tanjungpinang, yang membuat pasokan tersendat dan sejumlah komoditas pokok mulai menghilang dari pasar.
Menurut Rudy, berdasarkan data 25 November, berbagai barang yang terdampak regulasi tahun 2020 tengah menjalani pemeriksaan ketat.
Akibatnya, baik barang impor maupun barang dalam negeri mengalami penundaan bahkan pelarangan sementara.
Ada dua kategori barang yang ikut terhambat, yakni barang impor skala besar serta barang transit yang seharusnya tidak termasuk pembatasan.
“Kami mempertanyakan mengapa barang transit ikut terdampak. Alasan terkait skala ekonomi justru memberatkan pengusaha.
Sisa pengiriman di bawah 1 ton harus dikirim terpisah dan biayanya jauh lebih mahal. Ini membuat pasokan ke Tanjungpinang, Karimun, dan daerah lain tersendat,” ujarnya.
Komisi II juga mencatat kelangkaan beberapa komoditas di Tanjungpinang, termasuk tauge yang selama ini dipasok dari Batam.
Rudy mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, Tanjungpinang dapat menghadapi kelangkaan lebih parah dan lonjakan harga.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, memastikan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut cuaca ekstrem, sejumlah bencana di Sumatera, serta penegakan aturan ketat di beberapa daerah turut memperlambat arus distribusi.
Riki juga menemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Untuk itu, Disprindak membuka layanan administrasi langsung agar pengusaha bisa segera melengkapi legalitas sesuai ketentuan.
“Saya memastikan distribusi barang pokok, bahan bakar, dan komoditas penting lainnya tetap berjalan.
Kami juga sudah menginventarisasi pelaku usaha dengan rekam jejak baik agar distribusi, terutama melalui Pelabuhan Punggur, dapat berjalan lancar hingga ke pulau-pulau,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kepri, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan telah sepakat memperkuat koordinasi.
Riki menegaskan bahwa dalam pertemuan hari Senin lalu, gubernur, wakil gubernur, sekda, forkopimda, hingga para importir telah duduk bersama mencari solusi.
“Provinsi kita sangat serius menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Kami ingin memastikan kebutuhan di seluruh wilayah tetap terpenuhi,” katanya.
Komisi II berharap seluruh pihak menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi agar persoalan distribusi dapat segera dituntaskan dan pasokan barang kembali normal di Kepulauan Riau. (Syaiful)
Editor Yusfreyendi
