Suarasiber.com,( Bintan ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Bintan berhasil meraih Peringkat Pertama kategori Kabupaten/Kota pada ajang bergengsi Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, dalam acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, pada Senin (3/11/2025).
Tak hanya di tingkat kabupaten, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, juga menorehkan sejarah dengan menjadi satu-satunya desa di Kepri yang meraih Paritrana Award 2025 kategori Kelurahan/Desa.
Penyerahan penghargaan berlangsung beriringan dengan kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dengan tema “Membangun Ekonomi Tangguh Melalui Data dan Perlindungan Pekerja.”
Gubernur Kepri Apresiasi Kepedulian Bintan terhadap Pekerja
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas komitmen besar dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Penghargaan Paritrana bukan sekadar simbol apresiasi, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja. Melalui penghargaan ini, kita ingin menumbuhkan semangat bersama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Kepulauan Riau,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, Bintan telah menunjukkan praktik terbaik dalam upaya perlindungan sosial, terutama bagi pekerja di sektor formal dan informal, sehingga patut menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Kepri.
Paritrana Award merupakan penghargaan nasional yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan badan usaha yang dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Tim penilai terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, serikat pekerja, dan pemberi kerja. Proses penilaian mencakup berbagai aspek, seperti, Cakupan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah, Komitmen dan kehadiran kepala daerah dalam sesi wawancara,Penilaian terhadap inovasi serta materi tanya-jawab.
Dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, Bintan berhasil meraih nilai tertinggi, menegaskan posisinya sebagai daerah yang berkomitmen kuat terhadap perlindungan tenaga kerja.
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kebijakan dan inovasi di bidang perlindungan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Bintan akan terus berupaya agar seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, mendapatkan jaminan sosial yang layak,” ujar Deby.
Ia juga menambahkan bahwa penghargaan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Bintan.
Dalam kesempatan yang sama, Deby juga mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan oleh BPS.
“Pemerintah Kabupaten Bintan siap mendukung penuh pelaksanaan SE2026. Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang benar dan lengkap demi kemajuan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa data yang akurat menjadi pondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Prestasi yang Menegaskan Komitmen Bintan
Capaian Kabupaten Bintan dalam Paritrana Award 2025 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan komitmen tersebut, Bintan tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap pekerja mendapatkan hak perlindungan yang layak sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. (***/rls)
Editor Yusfreyendi
