Suarasiber.com – Tanjungpinang, 17 Oktober 2025 — Genap berusia 24 tahun sebagai kota otonom, Tanjungpinang kini dihadapkan pada refleksi panjang: sejauh mana ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini mampu menyeimbangkan warisan budaya Melayu, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial yang berkeadilan.
Di tengah gegap gempita perayaan hari jadi, muncul pula suara kritis dari kalangan masyarakat dan media.
Banyak yang menilai, Tanjungpinang belum sepenuhnya lepas dari tantangan klasik: ketimpangan ekonomi, partisipasi publik yang minim, dan hilangnya roh kebudayaan Melayu dalam arah pembangunan.
Dari Kota Administratif ke Kota Otonom
Perjalanan Tanjungpinang menjadi kota otonom dimulai pada 17 Oktober 2001, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001.
Sebelumnya, kota ini berstatus administratif di bawah Kabupaten Kepulauan Riau.
Status baru itu membuka peluang bagi Tanjungpinang untuk mengatur rumah tangganya sendiri — dari kebijakan ekonomi, sosial, hingga pelestarian budaya.
Seiring waktu, wajah kota mulai berubah. Pusat ekonomi tumbuh, pelabuhan dan pasar tradisional bergeliat, serta jalur perdagangan antarpulau semakin hidup.
Namun, di balik geliat itu tersisa pekerjaan rumah besar: membangun keseimbangan antara ambisi pembangunan dan realitas sosial masyarakat.
Ekonomi: Potensi Besar, Ketergantungan Tinggi
Secara geografis, Tanjungpinang berada di jalur strategis pelayaran internasional. Kota ini menjadi simpul penting dalam konektivitas antara Batam, Bintan, Singapura, dan Malaysia.
Namun, struktur ekonominya masih bergantung pada sektor pemerintahan dan konsumsi domestik.
Sektor industri kecil menengah (IKM) dan pariwisata budaya Melayu dinilai belum dikelola secara optimal.
“Kita punya potensi besar di pariwisata sejarah dan budaya Melayu, tapi belum dikelola secara terintegrasi dengan ekonomi kreatif,” ujar Ketua SMSI Tanjungpinang, Rahmat Nasution.
Rahmat menegaskan, Tanjungpinang harus berani keluar dari bayang-bayang birokrasi.
“Kota ini tidak boleh hanya jadi kota kantor. Harus jadi kota pergerakan ekonomi rakyat — tempat tumbuhnya UMKM, media kreatif, dan wirausaha muda,” ujarnya.
Sosial: Antara Identitas dan Partisipasi
Selama dua dekade, Tanjungpinang tumbuh menjadi kota yang majemuk. Masyarakat Melayu, Tionghoa, Bugis, dan etnis lainnya hidup berdampingan.
Namun, modernisasi membawa tantangan baru: menurunnya partisipasi publik dan rasa memiliki terhadap kota.
Menurut Rahmat, ruang dialog dan kolaborasi sosial harus diperkuat.
“Pemerintah perlu turun ke akar rumput, membuka komunikasi dua arah. Kota ini milik semua warga, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Kebudayaan Melayu: Jiwa Kota yang Harus Dijaga
Sebagai pusat peradaban Melayu, Pulau Penyengat menjadi simbol sejarah dan jati diri Tanjungpinang. Namun, nilai-nilai itu mulai pudar di tengah arus globalisasi.
“Tanjungpinang adalah jantung Melayu. Pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai sopan, terbuka, dan beradab. Kita bisa modern tanpa kehilangan jati diri,” ujar Rahmat.
SMSI: Kolaborasi dan Keterbukaan adalah Kunci
Momentum ulang tahun kali ini juga diwarnai kekecewaan dari kalangan media. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tanjungpinang mengaku tidak diundang secara resmi dalam perayaan HUT ke-24.
“Kami tidak menuntut seremoni, tapi makna kolaborasi. Media adalah pilar keempat demokrasi. Jika media dikesampingkan, yang rugi bukan SMSI, tapi kota ini sendiri,” tegas Rahmat Nasution.
Meski demikian, SMSI tetap berkomitmen menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah.
“Kota ini akan kuat jika ada keterbukaan informasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media,” tambahnya.
Menuju Tanjungpinang Madani
Dua puluh empat tahun perjalanan bukan waktu yang sebentar. Tanjungpinang telah menapaki banyak perubahan, tapi tantangan berikutnya adalah membangun kota yang berkarakter — modern, transparan, dan berjiwa Melayu.
“Tanjungpinang akan maju bila pemerintah terbuka, masyarakat aktif, dan media diberi ruang menjalankan perannya. Itulah kota madani sejati,” tutup Rahmat Nasution. (sya)
Editor Yusfreyendi
