Suarasiber.com (Jakarta) – Pemerintah pusat mengambil langkah nyata untuk melindungi para santri dengan merencanakan renovasi pesantren di wilayah rawan bencana di seluruh Indonesia.
Program ini bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar di lingkungan pesantren yang rentan terdampak gempa, banjir, longsor, maupun faktor risiko struktural lainnya.
Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag).
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Fokus pada Pesantren Besar di Wilayah Berisiko Tinggi
Menko Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pesantren yang berada di wilayah berisiko tinggi, memiliki lebih dari 1.000 santri, dan belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun mandiri.
“Renovasi ini bukan proyek biasa, tapi bentuk kepedulian negara agar para santri bisa belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Muhaimin, menyitat laman resmi Kemenag RI, Rabu (15/10/2025).
“Kami fokus pada pesantren yang benar-benar rawan dan tidak mampu melakukan perbaikan sendiri.”
Pendataan Menyeluruh oleh Kementerian Agama
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan dan pemetaan nasional terhadap seluruh lembaga keagamaan yang memiliki potensi risiko struktural tinggi.
“Kami sedang mendata pesantren yang berada di wilayah miring, di tepi sungai, atau bangunannya sudah berusia lebih dari seratus tahun,” jelas Nasaruddin.
Kemenag juga menggandeng perguruan tinggi keagamaan negeri seperti UIN dan IAIN yang memiliki fakultas teknik untuk melakukan asesmen forensik bangunan pesantren dan madrasah.
Langkah ini diharapkan memastikan setiap pesantren terdata dan mendapat perhatian tanpa melihat status kepemilikannya.
“Semua pesantren adalah aset bangsa. Tidak boleh ada satupun yang luput dari perhatian hanya karena statusnya swasta,” tegas Menag.
Pendampingan Teknis dan Pelatihan Santri
Dari sisi teknis, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pendampingan akan dilakukan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan keandalan bangunan, pendampingan perizinan, hingga penyediaan desain prototipe pesantren melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Kami telah memulai asesmen di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan,” jelas Dody.
Sebanyak 80 pesantren besar akan dijadikan pilot project nasional sebagai contoh penerapan standar bangunan yang aman dan nyaman bagi santri.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membuka hotline 158 dan layanan WhatsApp khusus bagi pemerintah daerah serta pengelola pesantren yang ingin mendapatkan pendampingan teknis langsung.
Tak hanya itu, dalam semangat pemberdayaan, PUPR juga meluncurkan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi gratis bagi santri. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong berbasis keahlian di lingkungan pesantren.
“Kami ingin para santri bukan hanya penerima manfaat, tapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan. Mereka akan kami latih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar,” pungkas Dody.
Langkah sinergis lintas kementerian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pesantren yang aman, kuat, dan berdaya, sejalan dengan misi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. (***/rls)
Editor Yusfreyendi
