Suarasiber.com (Jakarta) – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2025 mencatatkan capaian gemilang. Hingga 26 September 2025, penyaluran rumah subsidi telah berlangsung masif di berbagai provinsi, kabupaten/kota, perbankan, hingga asosiasi pengembang. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi ekosistem perumahan berjalan efektif dan nyata dirasakan masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan keberhasilan ini merupakan bukti kehadiran negara di tengah rakyat.
“Rumah subsidi adalah karpet merah untuk rakyat. Program ini bukan hanya memberikan hunian layak, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” ujar Menteri Ara, disitat dari laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis (2/9/2025).
Ia menjelaskan, pembangunan satu unit rumah subsidi setidaknya melibatkan lima tenaga kerja. Lebih dari itu, proyek perumahan ikut menghidupkan toko material, warung makan, hingga usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan. “Ekosistem perumahan ini benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Capaian Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi dengan 41.978 unit rumah subsidi. Disusul Jawa Tengah (15.838 unit), Sulawesi Tengah (14.811 unit), Banten (12.344 unit), Jawa Timur (12.083 unit), serta Sumatera Selatan (11.125 unit). Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing merealisasikan lebih dari 7.500 unit.
Pada skala kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi memimpin dengan 9.537 unit, diikuti Kabupaten Bogor (7.028 unit), Kabupaten Tangerang (5.594 unit), dan Kabupaten Karawang (4.765 unit). Di luar Jawa, capaian signifikan juga terlihat di Kota Kendari (4.251 unit), Kota Palembang (4.175 unit), Kabupaten Deli Serdang (4.047 unit), dan Kabupaten Maros (3.833 unit).
Peran Perbankan dan Asosiasi Pengembang
Sektor perbankan memegang peran dominan dalam penyaluran FLPP. Bank BTN berada di posisi teratas dengan 93.098 unit, disusul BTN Syariah (36.589 unit), BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Mandiri (7.963 unit). Bank daerah pun tidak kalah berkontribusi, seperti BJB (2.923 unit), Bank Syariah Indonesia/BSI (2.912 unit), serta BJB Syariah (2.066 unit).
Dari sisi asosiasi, Real Estat Indonesia (REI) menjadi motor utama dengan kontribusi 76.513 unit. Sementara itu, APERSI menyalurkan 55.188 unit, HIMPERRA 24.816 unit, ASPRUMNAS 6.064 unit, APERNAS 5.909 unit, Pengembang Indonesia 5.688 unit, APPERNAS Jaya 3.184 unit, serta APERSI Bersatu 1.340 unit.
Penerbitan PBG dan Optimisme Target
Selain realisasi FLPP, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga mencatat tren positif. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan penerbitan terbanyak (6.494 unit), diikuti Sulawesi Selatan (5.728 unit), Kalimantan Selatan (4.847 unit), Sumatera Selatan (4.739 unit), dan Jawa Barat (4.078 unit).
Dengan capaian hingga akhir September, pemerintah optimistis target penyaluran rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada tahun 2025 bisa tercapai. Sinergi pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang diyakini terus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (***)
Editor Yusfreyendi
