PERINGATAN 23 tahun Provinsi Kepulauan Riau dirayakan dengan penuh makna oleh para penyair di pelataran Tepi Laut Tanjungpinang, yang kini tengah dalam proses lelang.
Sekitar 23 penyair tampil membacakan karya orisinal mereka serta puisi dari sastrawan besar Indonesia, menciptakan malam penuh refleksi dan kritik sosial yang menggugah.
Pembacaan Puisi yang Mengguncang Jiwa
Acara dibuka oleh Dicky, mahasiswa semester 1 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) FKIP UMRAH, yang membacakan karya sastrawan legendaris Kepri, Rida K Liamsi.
Sorotan utama malam itu adalah kritik tajam para penyair terhadap kinerja pemerintahan Kepulauan Riau selama 23 tahun berdiri sebagai daerah otonom.
Erizal Norman, penyair yang lama “tenggelam” dan kini muncul kembali, menyoroti isu pengambilalihan tanah warga yang kian terkikis oleh pihak lain. Dengan motor tuanya, ia menerobos malam menuju Tanjunguban usai membacakan puisi penuh makna.
Sementara itu, Priyo Handoko mengupas sejarah pembentukan Provinsi Kepri, dari rencana pemisahan dengan Riau hingga perjalanan 23 tahun sebagai daerah otonom.
Zainal Takdir menutup acara dengan puisi yang sarat pesan moral tentang bagaimana provinsi ini seharusnya dikelola untuk melayani rakyat dengan baik.
Afitri Susanti dan Sabri juga tampil memukau dengan karya orisinal mereka. Sabri, dengan baju compang-camping, seolah menyampaikan pesan simbolis: setelah 23 tahun, kesejahteraan tampaknya hanya dinikmati oleh segelintir elit, sementara rakyat biasa—nelayan, petani, tukang ojek—tetap hidup seperti dulu, tanpa perubahan signifikan.
Kritik Sosial: Kesenjangan dan Proyek Mercusuar
Para penyair tak hanya melantunkan kata-kata indah, tetapi juga mengungkap realitas pahit. Seorang mantan kontraktor berbagi cerita: sebelum pemekaran, ia kerap mendapat proyek dari Pemprov Riau.
Namun, setelah Kepri berdiri, proyek-proyek justru dikuasai oleh “kartel” tertentu, memaksanya beralih profesi dan kini menikmati hari tua di kedai kopi dengan harga secangkir Rp6.000 di Bintan Centre.
Kesenjangan sosial semakin mencolok di kalangan elit pemerintahan. Tunjangan pejabat di Dompak begitu fantastis: Sekretaris Daerah menerima lebih dari Rp75 juta per bulan, Kepala Dinas Rp38-42 juta, Kepala Bidang Rp21 juta, dan eselon IV Rp12 juta.
Tak heran, lapangan kantor gubernur dipenuhi mobil-mobil mewah, simbol kemakmuran elit yang kontras dengan kehidupan rakyat biasa.
Proyek-proyek mercusuar, seperti jembatan Batam-Bintan yang diimpikan sejak 2004, menjadi sorotan. Meski puluhan miliar telah digelontorkan untuk pembebasan tanah, proyek ini tak kunjung terealisasi.
Para penyair mempertanyakan relevansi proyek ini, yang tampaknya lebih merupakan janji kosong ketimbang kebutuhan rakyat.
Sebaliknya, pemerintah pusat lebih memprioritaskan proyek yang langsung menyentuh rakyat, seperti program makanan bergizi gratis senilai Rp268 triliun dalam APBN 2026, jauh lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur Kementerian PU sebesar Rp118 triliun.
Puisi: Bahasa Jiwa yang Mengubah Pandangan
Bait-bait puisi yang dilantunkan malam itu, diiringi musik dan irama yang naik-turun, berhasil memikat penonton. Mereka yang melintas di Tepi Laut Tanjungpinang berhenti sejenak, terpikat oleh kata-kata penuh makna dari penyair muda hingga senior seperti Wan Syamsi dan Abdul Kadir Ibrahim.
Meski kedua pejabat ini memilih puisi bertema romantisme dan cinta kepada Sang Pencipta, semangat kritis tetap terasa dari penyair lainnya.
Perhimpunan Penulis Kepulauan Riau (PPKR) berkomitmen menjadikan Tanjungpinang kota sastra yang hidup.
Setiap bulan, mereka menggelar pembacaan puisi dengan dana urunan anggota, mulai dari Rp50 ribu hingga Rp500 ribu, untuk keperluan spanduk dan sound system.
Pada Oktober 2025, Tanjungpinang akan menjadi tuan rumah 90 penyair top dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia, termasuk Sutardji Calzoum Bachri, Presiden Penyair Indonesia asal Kepri.
Puisi sebagai Warisan dan Harapan
Puisi bukan sekadar rangkaian kata, melainkan harta sastra yang mampu mengubah cara pandang. Meski generasi saat ini belum menghasilkan karya sekaliber Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, membaca ulang karya-karya besar ini mengingatkan kita akan kekuatan sastra dalam membentuk kehidupan.
Para penyair berharap pemerintah Kepri lebih mendukung perkembangan sastra lokal, baik melalui fasilitasi pembacaan puisi maupun penerbitan karya.
Biaya untuk ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran perjalanan dinas Pemprov Kepri yang mencapai Rp143 miliar pada 2024, yang sebagian besar dinikmati oleh elit daerah.
Dengan semangat “jangan pernah lelah mencintai sastra,” seperti yang diucapkan mengutip Sri Mulyani, para penyair Kepri terus berkarya. Malam itu, di Tepi Laut Tanjungpinang, puisi bukan hanya seni, tetapi juga cermin kritis atas realitas sosial dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. (*)
(*) Robby Patria MPD MEC, Akademisi
